Pembangunan Pasar Leles Mangkrak, DPRD Harus Bentuk Pansus

BPK Harus Lakukan Audit

TARKI, (KAPOL).- Setelah menemukan adanya indikasi kerugian uang negara dalam proyek pembangunan Pasar Leles, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI didesak untuk segera melakukan audit khusus.

Beberapa pihak menemukan indikasi kerugian uang negara dalam proyek pembangunan pasar tersebut jauh lebih besar dari hasil temuan yang disampaikan BPK yang menyebutkan kerugian negara hanya Rp 800 juta.

Ketua Badan Pakar Pusat Informasi dan Studi Pembangunan (PISP), Hasanuddin, menyampaikan pihaknya mencium adanya kerugian negara yang lebih besar dalam proyek pembangunan Pasar Leles yang menelan anggaran hingga Rp 26 miliar tersebut dari sekedar hasil temuan yang telah disampaikan BPK.

Oleh karenanya Hasanuddin mendesak BPK harus melakukan
audit khusus dalam kasus dugaan penyimpangan anggaran proyek pembangunan pasar itu.

“Audit khusus ini menurut hemat kami sangat perlu dilakukan mengingat proyek Pasar Leles ini adalah proyek gagal. Sampai saat ini penerima manfaatnya yakni para pedagang Pasar Leles belum bisa menikmatinya akibat pembangunannya yang mangkrak,” ujar Hasanuddin, Rabu (12/6/2019).

Ia menilai, terdapat perbedaan yang mencolok antara kasus pembangunan Pasar Leles dengan pembangunan Puskesmas yang diakui Bupati Garut, Rudy Gunawan, sangat mengecewakan hasilnya.

Meski dianggap mengecewakan, akan tetapi pembangunan Puskesmas bisa terselesaikan dan manfaatnya telah dapat dirasakan masyarakat.

Lain halnya dengan proyek pembangunan Pasar Leles yang menurut Hasanuddin telah gagal karena sampai batas waktu yang telah ditentukan masih belum selesai.

Bahkan saat ini proyek tersebut ditinggalkan begitu saja oleh pemborongnya hingga menimbulkan kerugian bagi para pedagang.

“Dalam pernyataannya selama ini bupati terkesan hanya menyoroti pembangunan Puskesmas yang dinilainya gagal karena tak sesuai yang diharapkan. Padahal pembangunan Pasar Leles
jauh lebih parah karena hingga saat ini belum terselesaikan bahkan ditinggalkan dalam kondisi tak menentu oleh pemborongnya,” katanya.

Pelaksanaan audit khusus terhadap proyek pembangunan Pasar Leles oleh BPK menurut Hasanuddin juga diperlukan untuk memudahkan aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab secara hukum atas gagalnya proyek tersebut.

Laporan BPK saat ini bisa jadi data awal untuk aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan itu dinilainya sudah cukup.

Audit khusus terhadap salahsatu proyek pembangunan sendiri tambahnya, bisa dilakukan BPK atas dasar permintaan aparat hukum atau masyarakat.

Audit ini perlu dilakukan guna menelusuri lebih jauh berbagai dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan proyek dan juga menghitung kerugian negara yang terjadi dari proyek tersebut.

Hasanuddin menyebutkan, adanya indikasi penyelewengan dalam proyek pembangunan Pasar Leles yang telah menimbulkan kerugian uang negara cukup besar ini juga harus mendapat perhatian pihak Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Garut.

Dewan harus secepatnya merespon adanya temuan indikasi tersebut dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai kewenangan yang dimilikinya.

Diterangkan Hasanuddin, dewan seharusnya segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri potensi kerugian negara yang disebut-sebut BPK mencapai Rp 800 juta dari proyek pembangunan Pasar Leles ini.

Selama ini dewan terlihat acuh dalam menyikapi adanya temuan BPK ini padahal informasinya telah beredar luas dan menjadi perbincangan hangat berbagai kalangan di garut bahkan di luar Garut.

“DPRD harusnya cepat tanggap dan tidak bisa diam saja melihat proyek pembangunan Pasar Leles yang gagal dan telah merugikan negara ini. Sebagai lembawa legislatif, dewan harus ikut mengurai permasalahan yang terjadi dalam pembangunan Pasar Leles ini,” ucap Hasanuddin.

Menurut Hasan, dari hasil penelaahan yang dilakukan pihaknya di lapangan, pembangunan Pasar Leles merupakan proyek gagal dan harus ada pihak yang bertanggungjawab.

Ini menjadi salah satu tugas dan kewenangan DPRD untuk melakukan penelusuran siapa pihak yang paling bertanggungjawab atas gagalnya pembangunan Pasar Leles.

Di sisi lain Hasa juga mengaku menyesalkan sikap Pemkab Garut yang terkesan cuci tangan dalam kasus gagalnya proyek pembangunan Pasar Leles ini.

Bahkan Bupati Garut bisanya hanya menyalahkan pemborong atas kasus ini padahal disitu juga harusnya ada pertanggungjawaban dari Pemkab Garut termasuk bupati selaku penanggungjawab keuangan daerah serta yang menunjuk pemborongnya.

“Jika pemkabnya sudah terkesan cuci tangan dan menutup mata dalam kasus ini, kami harap hal itu jangan sampai terjadi dengan DPRD-nya. Segeralah bertindak dengan membentuk Pansus untuk melakukan penelusuran sehingga nanti akan jelas siapa yang harus bertanggungjawab,” ujarnya. (Aep Hendy S)***

Diskusikan di Facebook
Baca juga ...