Pembubaran PD Pasar Resik, UPT Paling Rasional

INDIHIANG, (KAPOL).-Pembahasan Ranperda Pembubaran PD Pasar Resik Kota Tasikmalaya memasuki babak baru. Tim yang berisi lintas intansi di Pemerintah Kota Tasikmalaya menyimpulkan organisasi pengganti paling rasional berbentuk Unit Pelayanan Teknis (UPT) di bawah Dinas UMKM, dan Koperindag untuk mengurusi pasar yang ada di Kota Tasikmalaya.

“UPT Lebih ramping dan operasionalnya mengacu pada Peraturan wali kota. Kita hari ini baru membahas pengantar, latar belakang pembubaran lalu masa transisi pembubarannya,” kata Asisten Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kuswa Wardana di DPRD Kota Tasikmalaya, Senin (3/12/2018)

Ia mengatakan, setelah perda ini diundangkan pun tidak serta-merta bubar begitu saja. Sebab ada masa transisi enam bulan untuk pembatasan kewenangan manajemen PD Pasar Resik. Termasuk juga audit oleh tim independen untuk memperhitungkan kekayaan serta hak dan kewajiban yang harus dilakukan Pemerintah Kota dan manajemen.

“Setelah selesai, baru pak wali menyatakan pembubaran yang otomatis memberhentikan Direksi, Badan Pengawas termasuk karyawan. Soal apakah ada jaminan karyawan eks PD Pasar nanti bisa bekerja di UPT atau tidak, itu tergantung kebijakan. Kita belum membahas sampai ke sana,” katanya.

Ketua Pansus Perda Pembubaran PD Pasar Resik, Tatang Multiara mengatakan ada beberapa poin penting yang dibahas bersama pemerintah Kota Tasikmalaya. Mulai dari pertanggungjawaban manajemen, karyawan dan masa transisi saat akan dilakukan pembubaran.

“Beberapa poin itu diantaranya pertanggungjawaban aset, pemenuhan hak karyawan saat masa transisi sebelum benar-benar bubar, serta rencana lembaga penganti PD Pasar dalam bentuk Unit Pelayanan Teknis (UPT) di bawah Dinas Indag,” katanya.

Terkait dengan apakah karyawan eks PD Pasar Resik nantinya dapat bergabung dengan UPT, politisi PPP ini menjelaskan dibicarakan kemudian. Tentunya tergantung kebutuhan selama dapat mengoptimalkan pelayanan kepada warga pasar.

“Soal perekrutan itu teknis, mungkin tidak dibahas dalam perda,” katanya. (Inu Bukhari)***

Komentari