Pemkab Tasik Harus Kembalikan Rp 871,02 Juta

BUPATI Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ullum, banggakan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
BUPATI Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ullum, banggakan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

TASIKMALAYA, (KAPOL).-
Meski Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyatakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2014 memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Nomor pemeriksaan 33.A/LHP/XVIII.BDG/05/2015 tanggal 5 Mei 2015, bukan berarti bersih dari temuan.

Hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap Undang-Undang, tiga Dinas Pemkab Tasikmalaya harus mengembalikan uang sebesar Rp 871.028.975 ke kas daerah.

BPK merinci temuan tersebut antara lain untuk pemenang penyedia jasa konsultansi pembuatan sistem informasi geografis ketenagalistrikan di Dinas Pertambangan dan Energi sebesar Rp 455.889.806, pemenang penyedia jasa konsultansi penyusunan sistem informasi kompetensi industri kecil dan menengah di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp 324.318.482, dan kekurangan volume dua paket pekerjaan konstruksi jalan pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman sebesar Rp 90.820.687,94.

BPK pun merekomendasikan Bupati Tasikmalaya untuk memasukan pihak ketiga (pemborong) Direktur dan PT BDA ke dalam daftar hitam serta Direktur CV Pur dan CV SJ mengembalikan kelebihan pembayaran ke kas daerah. (Jani Noor)

Komentari