Pendapatan Masyarakat Garut Masih di Bawah Kelayakan

GARUT, (KAPOL).- Sampai saat ini, rata-rata pendapatan masyarakat Kabupaten Garut masih berada di bawah standar upah minimum kabupaten (UMK).

Dengan kata lain, pendapatan masyarakat Garut dapat dikatakan masih di bawah kelayakan.

“Jika dibandingkan dengan UMK, pendapatan masyarakat Garut secara mayoritas memang masih berada di bawah,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut, Tedi RD, Jumat (19/1/2018).

Disebutkan Tedi, mayoritas masyarakat Garut bermata pencaharian sebagai buruh tani dengan penghasilan rata-rata masih di bawah Rp 1,5 juta per bulan. Sedangkan UMK Garut saat ini sudah mencapai Rp 1,6 juta lebih.

Dengan penghasilan yang masih di bawah UMK tersebut, tuturnya, berarti ada ketidakseimbangan antara kebutuhan hidup masyarakat dengan pendapatannya.

Ini menjadi salah satu alasan kenapa banyak warga Garut yang memilih bekerja di luar Kabupaten Garut bahkan di luar negeri.

“Bekerja di luar daerah bahkan luar negeri akhirnya menjadi tumpuan harapan warga Garut untuk menggantungkan hidupnya. Ini terpaksa mereka lakukan karena di Garut mereka tak bisa mendapatkan penghasilan yang layak,” katanya.

Diungkapkannya, berdasarkan data di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Garut, saat ini ada sedikitnya 250 warga Garut yang sudah bekerja di luar negeri.

Mereka tersebar di sejumlah negara seperti Taiwan, Hongkong, Singapura, Jepang, dan sejumlah negara di timur tengah.

Namun demikian, tambahnya, ada juga sebagian warga Garut yang memilih untuk merintis usaha sendiri. Bahkan saat ini tak sedikit pula di antara mereka yang telah berhasil.

Tedi mengakui kalau saat ini lapangan pekerjaan di Kabupaten Garut masih sangat kurang. Kalaupun ada lapangan pekerjaan, akan tetapi standar upahnya masih sangat minim sehingga tak sesuai dengan tingkat kebutuhan hidup mereka.

Masih menurut Tedi, di Kabupaten Garut juga sebenarnya sudah cukup banyak perusahaan baik lokal maupun asing.

Namun sayangnya sebagian besar di antaranya belum bisa memenuhi standar UMK yang telah ditetapkan.

“Khususnya perusahaan-perusahaan kecil yang begerak di sektor niaga seperti pertokoan yang memang baru mampu menggaji karyawannya antara Rp 400 ribu hingga Rp 800 ribu per bulan,” ucap Tedi.(Aep Hendy S)***

Komentari