Pendidikan Berkualitas Melalui Konsep Satap

TASIKMALAYA, (KAPOL).-Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Oleh Soleh mengatakan, konsep pendidikan yang pertama secara umum adalah harus berkeadilan antara pendidikan formal dan non formal. Dengan kata lain, dalam pendidikan itu tidak ada lagi disparitas, dikotomi apalagi perbedaan. baik perbedaan regulasi fasilitas terutama anggaran.

“Lembaga pendidikan formal maupun non formal, sama-sama penyelenggara pendidikan. Keduanya sama-sama ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, sehingga tak harus dibedakan,” kata Oleh.

Konsep keadilan itu pun harus menyentuh kepada para pendidiknya atau guru. “Kalau guru-guru di sekolah formal dikasih penghasilan atau kesejahteraan layak, ya sejatinya guru-guru ngaji dan guru madrasah diniyah pun mendapat penghasilan yang layak. Demikian pula untuk anak didik. Jika murid-murid di sekolah formal mendapat bantuan operasional sekolah (BOS), maka santripun seharusnya mendapatkan bantuan serupa. Inilah yang saya maksud konsep keadilan dalam pendidikan secara umum,” tutur dia.

Hal lain tambah dia, kondisi pendidikan umum di Jawa Barat terutama di Kabupaten Tasikmalaya, hari ini masih cukup memprihatinkan, dengan jumlah guru honorer yang overload. Sementara di daerah-daerah terpencil masih terdengar sejumlah lembaga pendidikan seperti SD dan SMP mengalami kekurangan guru.

Belum lagi persoalan jarak lembaga pendidikan yang jauh dari jangkauan masyarakat, pengawasan yang lemah dan kualitas pendidikan yang kurang akibat gurunya multi fungsi yang ia seorang kepala sekolah, ia juga mengajar beberapa mata pelajaran.

Dikatakan, agar keluar dari persoalan tersebut maka kualitas pola manajemen pendidikannya harus dirubah. “Secara komprehensif dan dengan kesadaran bersama, manajemen pendidikan di bidang lokusnya sebagai hal utama harus segera dibenahi. Ini yang harus mendapat perhatian serius. Tidak boleh ada lembaga pendidikan yang selevel berdekatan. Misalnya ada SMA di seberangnya ada SMK,” kata Oleh.

Maka terang dia, minimal dibuat mitigasi keberadaan PAUD, SD, SMA/SMK dalam satu area. Dengan mitigasi tersebut, salah satunya akan menjawab persoalan kekurangan guru. Misalnya dalam satu kondisi tidak ada guru SD, maka guru SMP mengajar di SD. Demikian pula guru SMA mengajar di SMP jika tidak ada guru SMP dan seterusnya.

“Dengan konsep pendidikan satu atap (satap) ini, akan memudahkan dari sisi pemeliharaan dan pengawasan. Pola satap ini pula nantinya tidak ada lagi istilah RKB RKB-an. Uang RKB itu fokus kepada peningkatan kualitas SDM, teknologi pendidikan yang kini sudah bergesar ke era digital. Mulai pelajaran, ujian hingga pengajaran keculai ijazah,” terang dia.

Maka kata Oleh, pemerintah harus berani merekonstruksi total sistem pendidikan di Indonesia, bukan saja di Jawa Barat. “Satap akan menjadi model manajemen pendidikan yang akurat, moderat, meningkatkan pelayanan mengajar, kulitas pendidikan termasuk kualitas waktu,” paparnya.

Dijelaskan, konsep satap akan dapat meminimalisir anggaran pemerintah untuk biaya pemeliharaan atau operasional sekolah. Memudahkan pemgawasan dan meningkatkan kualitas pendidikan.

“Konsep satap ini juga sejalan dengan visi misi Gubernur Jawa Barat H. Ridwan Kamil yakni Jabar Juara Lahir Bathin. Dimana ada peinginregrasian lembaga lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren di berbagai tingkatan dalam satu wilayah atau area.(Aji MF)***

Diskusikan di Facebook
Baca juga ...