Pengisian Wabup Terganjal Surat Kemendagri ?

SINGAPARNA, (KAPOL).-Mekanisme dan tahapan pengisian Wakil Bupati Tasikmalaya yang kini dibiarkan kosong nampaknya bakal sedikit terganjal. Hal itu dengan adanya surat edaran Mentreri Dalam Negeri nomor bernomor 132 99 82 otonomi daerah tanggal 11 Desember 2018. Di imana penjelasannya bahwa calon wakil dari partai pengusug tidak dalam kontek sudah ditetapkan dalam DCT (daftar calon tetap) pemilihan umum.

Dijelaskan anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang juga Ketua Fraksi PPP , Asop Sopiudin, aturan itu yang saat ini sedang dikonfirmasikan ke Kemendagri. Terkait penjabaran undang-undang, di mana kekosongan ini tentunya harus diisi. Akan tetapi sekarang menjadi spesipikasi tertentu, bahwa partai politik yang punya hak dan kewenangan, diatur oleh surat edaran Kemendagri.

“Di mana calon yang diusulkan tidak masuk dan terdaftar dalam DCT, pada DPR RI, DPD, DPRD Provinsi maupun Kabupaten,” jelas Asop, Kamis (14/3/2019).

Surat edaran Kemendagri ini merupakan tafsir undang-undang tentang otonomi daerah. Dengan adanya intruksi ini, maka dikatakan Asop, dikembalikan kepada partai politik prasarat itu mengikat atau tidak. Sehingga tidak ada kejadian di luar ekpetasi hukum, sebab penggantian wakil bupati berada dalam ranah politis.

Diketahui, jika Uu Ruzhanul Ulum bersama Ade Sugianto, berangkat dengan partai pengusung PDI Perjuangan, PKS dan PAN, saat pemilu Bupati Tasikmalaya tahun 2016 lalu. Ketika Ade Sugianto kini naik jadi Bupati Tasikmalaya, maka PKS mengusulkan Tetep Abdul Latif dan PAN mengusulkan nama Deni R Sagara untuk medampingi Ade menjadi Wakil Bupati Tasikmalaya.

Namun sayang jika melihat ke aturan itu, maka keduanya terancam tidak bisa maju karena sudah masuk dalam DCT Pemilu 2019. (Aris Mohamad F)***

Diskusikan di Facebook