Perawat Honorer Ngadu ke DPRD Kab. Tasik

SINGAPARNA, (KAPOL).- Ratusan perawat honorer yang tergabung di GNPHI (Gerakan Nasional Perawat Honorer Indonesia) Kabupaten Tasikmalaya mengadu ke DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (8/8/201) kemarin.

Mereka mempertanyakan maklumat yang telah dikeluarkan Bupati Tasikmalaya tentang permintaan ajuan legalitas penugasan serta meminta upah layak minimalnya setara UMK (Upah Minimun Kabupaten) Tasikmalaya.

Ketua Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (GNPHI) Kabupaten Tasikmakaya, Cecep Mulyana S.Kep mengungkapkan, saat ini setidaknya ada 418 orang perawat berstatus tenaga honorer yang tersebar di RSU dan Puskesmas di Kabupaten Tasikmalaya.

Akan tetapi sangat disayangkan belum ada kejelasan terkait legalitas formal dari tenaga honorer. Hal itu pun berdampak pada ketidajelasan honor yang diterima oleh mereka selama ini.

“Kita meminta ajuan legalitas penugasan dari Pemerintah daerah, sebab ini penting sebagai kejelasan status kami dalam bekerja,” ujar Cecep.

Lebih jauhnya, kata Cecep, nanti legalitas ini sebagai acuan dalam pemberian honor. Meski telah mengabdi bertahun-tahun, akan tetapi honor yang diterima tenaga perawat ini tidak menentu.

Tidak ada kepastian berapa jumlah dan besaran, karena setiap Puskesmas memberikan honor yang berbeda-beda. Namun yang pasti rata-rata masih berada di bawah Rp 1 juta perbulan.

Dalam pertemuan ini, para perawat honorer diperemukan dengan Komisi 4 dan Komisi 1 DPRD kabupaten Tasikmalaya, Badan Kepegawaian Daerah serta Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. (Imam Mudofar)***

Komentari