Diskusi Terarah Optimalisasi Pelaksanaan JKN di Kabar Priangan

CIPEDES, (KAPOL).- Dalam diskusi Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang digelar di Aula HU Kabar Priangan terungkap berbagai masalah yang terjadi di lapangan terkait masih banyaknya keluhan yang dirasakan oleh peserta JKN KIS terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit.

Banyaknya kasus pindah kelas yang ditawarkan pihak RS karena ketiadaan ruangan juga ketiadaan obat masih banyak dijumpai. Hal ini menjadi pekerjaan bersama tidak hanya pekerjaan BPJS Kesehatan saja. Demikian terungkap dalam disk terarah di aula HU Kabar Priangan, Kamis (18/1/2018).

Diharapkan seluruh elemen atau lembaga terkait bisa bersama-sama menjalankan tugas dan fungsinya guna menjamin keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta jaminan kesehatan nasional, sesuai dengan Intruksi Presiden nomor 8 tahun 2017 tentang Optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Dari data saat ini yang sudah masuk menjadi peserta JKN KIS, lanjut Dwi, yakni Kabupaten Garut sampai tahun 2017 dari jumalah penduduk 2.l203.406 sudah menjadi peserta 1.599.623 atau sekitar 73%, Kabupaten Tasikmalaya dari jumlah penduduk 1.707.236 baru masuk menjadi peserta 939.253 atau 55% dan Kota Tasikmalaya 690.495 jumlah penduduk baru masuk jadi peserta JKN KIS sebanyak 473.943 atau sekitar 69%.

Kepesertaan JKN KIS ini tidak hanya bagi orang yang sakit, namun bagi warga yang sehat pun wajib menjadi peserta.

“Jangan sampai ketika mengalami sakit, baru sadar dan ingin menjadi peserta JKN KIS. Akan tetapi setelah sembuh dan tidak kembali di rawat, mereka tidak membayar iuran kewajibannya sebagai peserta,” kata Kepala Cabang BPJS Kesehatan Tasikmalaya, Dwi Desiawan,

Tingkat Sarana

Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Nana Rosadi menyebutkan, pihaknya sangat mendukung sekali optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional ini.

Pihaknya menyebutkan dukungan pemerintah Kota Tasikmalaya tersebut direalisasikan dengan terus melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Pemerintah yakni RSUD dr Soekardjo.

Rumah Sakit milik pemerintah itu terus dibenahi dengan membangun ruangan kelas 3 yang belum lama ini selesai dibangun. Saat ini juga Pemkot terus melakukan pembenahan dengan menjalankan pembangunan kembali ruang untuk kelas 3.

Hal ini untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya warga yang tidak mampu peserta JKN. Akan tetapi, jika masih banyak warga yang tidak terlayani dengan baik, pihaknya mengungkapkan, RSUD dr Soekardjo merupakan Rumah Sakit rujukan.

Sehingga pasien tidak hanya datang dari warga Kota Tasikmalaya saja, akan tetapi pasien warga Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Banjar bahkan dari Kabupaten Pangandaran.

Untuk itu, kata Nana, pihak Pemkot saat ini tengah terus melakukan pengembangan sarana prasarana RSUD dr Soekardjo. Akan tetapi terkendala dengan lahan yang tersedia. Selain lahan parkir yang minim juga pembangunan ruang lebih kepada membangun ruangan ditingkatkan. Sedangkan untuk anggaran kesehatan 2018 Pemkot mengucurkan dana sebanyak kurang lebih 16 miliar.

Warga Kurang Mengerti

Hal senada juga diungkapan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Staf Ahli Bupati, Iing Farid Khosin. Ia mendukung sepenuhnya optimalisasi pelayanan jaminan kesehatan tersebut.

Namun kendala yang dihadapi di Kabupaten Tasikmalaya banyaknya warga yang tidak mengerti cara menjadi peserta JKN KIS. Bahkan di pelosok daerah yang jauh dari kota, tidak sedikit warga yang enggan mendaftar masuk JKN KIS karena kesulitan dan tidak mengerti.

Selain itu, mereka juga yang sudah menjadi peserta bingung untuk membayar premi atau iurannya itu kemana. Sebab, jika peserta warga yang jauh dari kota maka mereka akan kesulitan dan enggan untuk membayar.

“Tidak sedikit, kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak calo kartu BPJS,” katanya.

Pihaknya juga menyebutkan dukungan Pemkab Tasikmalaya untuk pelayanan kesehatan warga tidak mampu khususnya peserta JKN KIS atau warga yang ditanggung jaminan kesehatannya dengan mengucurkan dana sebanyak 16 miliar untuk tahun anggaran 2018.

Dukungan dari pihak kejaksaan terhadap optimalisasi pelayanan jaminan kesehatan juga sudah jelas dengan didasari oleh MoU. Penegakan hukum sesuai dengan Undang-undang bagi lembaga atau perusahaan yang masih belum mendaftarkan karyawannya menjadi peserta JKN KIS. Pihak Kejari sangat mendukung BPJS Kesehatan dalam menjalankan kinerjanya.

“Kita bekerja sesuai dengan Undang-undang. Kewenangan mewakili negara untuk mengajak, memediasi maupun menagih pembaryaran kepesertaan BUMN dan BUMD atauoun perusahaan swasta jika itu tidak lancar. Selain itu, pihak kami juga menampung keluhan masyarakat sebelum menindak dengan hukum, kita lakukan mediasi terlebih dahulu,” kata perwakilan peserta diskusi dari Kajari Kabupaten Tasikmalaya Yosep Rusdiawan.

Sementara dari pihak Kepolisian, pihaknya sangat mendukung sekali. Akan tetapi hingga saat ini pihaknya masih menindak lanjuti yang sifatnya kasuistik.

“Laporan dari warga dan menindak lanjutinya. Pengawasan, ketika ada kasus berkaitan dengan masalah, hanya sebatas pelaporan dan pengaduan. Polisi ketika ada permasalah itu yang dilaporkan.
Secara kerjasama atau MoU belum tertuang. Ada peran masing yang harus dilaksanakan agar lebih optimal kedepannya. Tidak hanya kasuistik. Hingga saat ini permasalahan belum ada masyarakat kecil yang lapor ke polisi terkait pelayanan kesehatan,” katanya Kasat Binmas Polres Tasikmalaya, AKP Cucu Juhana yang diamini perwakilan dari Polres Garut dan Polres Tasikmalaya Kota.

Sementara perwakilan dari Forum Komunikasi Rumah Sakit Kota Tasikmalaya (Fornikmaskot) dr Mizwar mengatakan, masalah ketiadaan obat pihaknya belum bisa menjelaskan secara rinci. Sebab untuk rumah sakit swasta persediaan obat bagi pasien peserta JKN KIS memang terbatas.

Lain lagi dengan rumah sakit pemerintah. Pihaknya menyebutkan untuk biaya operasional rumah sakit swasta memang tergantung dari biaya atau uang yang masuk. Tidak tertutup kemungkinan untuk menutupi operasional itu pihak pengelola Rumah Sakit bergantung pada pemasukan dari warga atau pasien yang datang untuk berobat.

Selain itu, kata dia, dulu pengelolaan rumah sakir swasta yakni 25 persen untuk pasien tidak mampu. Akan tetapi saat ini semua pasilitas dan layanan bisa dipergunakan oleh pasien peserta JKN KIS kelas apapun.

Ada Call Centre

Hal senada juga diungkapkan perwakilan dari Forum Komunikasi Rumah Sakit Kota Tasikmalaya, dr Teguh As, pihaknya mengatakan banyak harga pelayanan kesehatan di rumah sakit. Untuk harga atau biaya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN KIS di rumah sakit swasta saat ini disesuaikan dengan BPJS Kesehatan.

Selain itu, guna menjawab kesulitan ruangan pihak forum sudah membahasnya yakni bulan depan atau Pebruari 2018 akan ada call centre. Disitu warga bisa mencari rumah sakit mana yang masih kosong. Pihaknya akan terus meng up date rumah sakit yang ruangannya kosong untuk meningkatkan pelayanan kepada warga yang membutuhkan perawatan segera.

Sedangkan mewakili Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya, Iking Mutaqin mengatakan pihaknya kedepan akan mensosialisasikannya. Pihaknya akan segera menyiapkan sarana untuk sosialisasi tersebut.

“Saat ini belum jalan, akan segera menyampaikan kepada atasanya,” katanya singkat.

Ditambahkan Iing Farid, sosialisasi melalui Kominfo itu memang bagus dan bisa efisien. Namun jika daerah tersebut merupakan daerah yang memang sinyalnya bagus.

“Ada daerah yang memang sinyal terjangkau di Tasikmalaya, tapi jika ke pelosok sinyal atau jaringan tidak bagus tetap saja membutuhkan sosialisasi oleh petugas, bisa saja diberdayakan pemerintahan terdekat seperti RT atau RW,” katanya. (Erwin RW)***

Komentari