PGM Kota Tasik Serahkan Insentif Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS

TASIKMALAYA, (KAPOL).- Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Kota Tasikmalaya menyerahkan insentif kepada lebih dari 700 pendidik dan tenaga kependidikan MI, MTs, maupun MA berstatus non-PNS se-Kota Tasikmalaya di MTs Nur Ilahi, Cilembang, Kota Tasikmalaya, Sabtu (1/6/2019).

Ketua DPD PGM Kota Tasikmalaya, Asep Rizal Asy’arie saat ditemui “KP” di sela kegiatan menjelaskan bahwa penerima insentif tersebut merupakan pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS yang tidak mendapat tunjangan, baik sertifikasi, insentif, maupun inpassing.

“Bayangkan saja, pada saat Idulfitri misalkan. Selalu saja memunculkan ruang-ruang ‘milaraan’. Ada gaji ke-13, ada gaji ke-14, THR. Bagi guru honorer ini dianggap menjadi sebuah keniscayaan. Maka bagi saya, potensinya bukan besar atau kecil hari ini, tapi ini bentuk bahwa sesungguhnya pemerintah harus mengapresiasi ini, jangan sampai dalam ruang-ruang tertentu seolah tugasnya sama, tapi dalam bentuk kesejahteraan tidak,” jelasnya.

Dikatakannya, pemberian insentif dari PGM Kota Tasik tersebut adalah tahun ke-4. “PGM Kota Tasik ngasih tunjangan insentif PGM. Bukan dari pusat, bukan dari provinsi. Ini sebagai bentuk perhatian yang harus diapresiasi. Saya berharap kebijakan-kebijakan pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun daerah berpengaruh pada posisi banyak guru yang hari ini menjadi dilematis dalam konteks kesejahteraan,” ujarnya.

Adapun guru di bawah PGM Kota Tasik berjumlah lebih dari 5.000 guru. Dari jumlah itu, guru yang telah berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) alias PNS hanya lebih kurang 200 orang. Sisanya adalah guru honorer. Dari jumlah guru honorer tersebut, ada yang sudah tersertifikasi lebih kurang 700 orang, lebih kurang 2.000 guru telah mendapat insentif, dan sisanya tidak mendapat tunjangan.

Adapun penyerahan insentif pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS tersebut merupakan rekomendasi dari tiap madrasah yang telah memenuhi persyaratan, seperti telah memiliki data Simpatika, memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), dan direkomendasikan penuh oleh yayasan.

“Kalau yang tidak mendapat rekomendasi tersebut, tidak bisa menerima (insentif). Ini sebagai bentuk pemberkasan awal bahwa ruang-ruang seperti ini harus diperhatikan,” katanya.

Pihaknya berharap ke depannya perhatian pemerintah kepada guru harus ditingkatkan dan jangan sampai ada sekat antara guru berstatus PNS dan non-PNS karena dari segi tugas keduanya sama, bahkan terkadang guru honorer lebih cape karena memiliki beban lebih besar.

“Selain guru honorer, operator juga harus diapresiasi oleh pemerintah karena bagaimanapun keberadaan pendataan tidak terlepas dari operator sekolah. Maka saya kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, ini harus diapresiasi betul,” katanya. (Aji MF)***

Diskusikan di Facebook
Baca juga ...