PGRI Dilibatkan Dalam Penyusunan PermenPAN Tentang Pengangkatan P3K

TASIKMALAYA, (KAPOL).-PGRI baik daerah atau pun pusat terus berusaha memperjuangkan nasib guru honorer dan sukwan agar bisa mendapatkan hak yang setara dengan pengabdian yang sudah dilakukan.

Bagaimana para guru honorer dan sukwan yang selama ini mengabdi membantu pemerintah mencerdaskan anak bangsa bisa diakui oleh negara dan mendapatkan hak yang layak sesuai dengan apa yang telah dikerjakan selama ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dinilai PGRI masih ada kekurangan dan harus disempurnakan melalui peraturan Menpan tentang pengangkatan P3K dari Guru dan tenaga kependidikan dari Honorer yang memperhitungkan masa pengabdian dan lainnya.

“Alhamdulillah sesuai janji presiden dalam puncak peringatan HGN 2018 dan HUT ke 73 PGRI di Pakansari Bogor, bahwa akan mengundang ke Istana untuk menyampaikan masukan. Pada hari Rabu 5 Desember 2018 Presiden mengundang perwakilan PGRI yang diwakili sekitar 30 orang dari PB, Provinsi, dan Kabupaten Kota,” kata Ketua PGRI Kabupaten Tasikmalaya, Akhmad Juhana Kamis (6/12/2018).

Hasil dari pertemuan dengan presiden tersebut kata Akhmad pihak PGRI dilibatkan secara khusus dalam penyusunan Permenpan tersebut dan juga memberikan masukan lain soal pendidikan kepada Presiden.

“Dan Presiden setuju PGRI dilibatkan dalam penyusunan Permenpan tersebut. Kami PGRI  berusaha bagaimana nasib para guru honorer dan guru sukwan bisa mendapatkan haknya dan keberadaan diakui oleh negara,” katanya.

Kata dia PGRI akan terus mengawal kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pusat atau pun daerah dan memberikan masukan agar pendidikan bisa lebih berkualitas. Juga para guru terutama guru honorer dan sukwan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi dan lebih sejahtera. (Abdul Latif)***

Komentari