PKL Jalan Tampomas Tolak Rencana Relokasi

SUMEDANG, (KAPOL).- Para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Tampomas, kini tetap bersikukuh menolak rencana relokasi yang akan dilakukan Pemkab Sumedang ke sekitar kawasan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sampah Pasar Inpres.

Penolakan tersebut disampaikan para PKL, melalui Ketua Himpunan Warga Pasar (Hiwapa) Pasar Sandang Sumedang, Asep Rohmat Hidayat, Rabu (13/2/2019).

“Kita akan tetap nolak. Sebelumnya waktu audensi dengan DPRD kami telah menegaskan bahwa kami akan menolak jika direlokasi ke TPS. Selain lokasinya tidak refresentatif, di sana juga akan berebenturan dengan para pedagang Inpres,” kata Asep di Sekretariat Hiwapa, saat dimintai tanggapan “KP” terkait rencana relokasi PKL ke TPS.

Sementara sebagian besar PKL sayuran di sini, mereka berbelanjanya kan di Pasar Inpres. Masa PKL harus bersaing dengan grosir tempat mereka belanja.

Menurut pengakuan Asep, dia memang sudah menerima informasi terkait penataan lahan di sekitar lokasi TPS Pasar. Penataan lahan tersebut, konon diperuntukan untuk relokasi para PKL di Jalan Tampomas.

Namun yang jadi persoalan, rencana relokasi itu tidak dilakukan berdasarkan hasil kajian, bahkan tanpa ada persetujuan dari PKL.

Padahal idealnya, sebelum memutuskan untuk merelokasi, Pemkab seharusnya melakukan pengkajian dari berbagai aspek terlebih dahulu, misalnya aspek kesehatan (karena di sana ada TPS), aspek penjualan, ataupun aspek-aspek lain yang sekiranya akan berpengaruh terhadap kelancaran usaha PKL.

“Iya saya mendengar kalau TPS itu sekarang dibereskan. Menurut hemat saya, penataan TPS itu memang sudah menjadi kewajiban pemerintah, sebab jika tidak ditata pasti akan sangat mengganggu terhadap lingkungan,” katanya.

Asep sendiri sejauh ini merasa heran kenapa Pemkab selalu mengusik para PKL.

Padahal seperti diketahui, keberadaan PKL ini, sekarang sudah tidak mengganggu lalu lintas lagi, bahkan penataan lapak PKL juga sudah lebih artistik dan seragam.

“Kita akan tetap berjualan di sini dengan pola pakai roda artistik. Kita juga telah sepakat waktu berjualan akan dibatasi mulai pukul 7.00 sampai pukul 16.00, setelah itu jalanan dijamin seteril lagi,” ujarnya.

Maka dari itu, para PKL meminta pengertian Pemkab untuk mengijinkan tetap berjualan di Jalan Tampomas.

Namun apabila Pemkab ingin tetap menertibkan PKL, tolong Pemkab juga harus bisa bertindak tegas terhadap persoalan lainnya.

Misalnya, masalah toko-toko medern yang dinilai banyak menyalahi Perda, persoalan 5 kios di Pasar Sandang yang pembangunannya keluar dari site plan.

“Jangan hanya PKL saja yang ditekan. Kalau mau tolong tertibkan juga toko-toko modern, apakah keberadaan mereka itu sudah sesuai Perda atau belum. Terus bagaimana dengan kelanjutan masalah lima kios di Pasar Sandang yang pembangunannya keluar dari site plan, kenapa itu tidak ditutup sampai sekarang,” ujarnya.

Bahkan menurut dia, apabila Pemkab ini benar-benar ingin memperhatikan nasib PKL, Pemkab seharusnya bisa memanfaatkan para PKL ini sebagai aset, sebab jika keberadaan PKL ini dilegalkan, secara otomatis nantinya akan ada pemasukan terhadap pendapatan daerah.

Pernyataan yang disampaikan ketua Hiwapa ini tentunya merupakan jawaban atas rencana yang dilakukan Pemkab Sumedang.

Sehari sebelumnya, Sekda Sumedang Herman Suryatman, sempat menyampaikan kepada wartawan di Gedung Negara, bahwa Pemkab telah berencana akan merelokasi para PKL di Jalan Tampomas ke sekitar lokasi TPS.

Maka dari itu, Pemkab sekarang sedang melakukan penataan di sekitar lokasi TPS Pasar agar lebih nyaman untuk dijadikan lokasi jualan bagi para PKL. (Taufik Rochman)***