Politik Identitas Mengancam Keberagaman Bangsa Indonesia

SALAWU, (KAPOL).- Jamaah Ahmadiyah bersama Forum Bhinneka Tunggal Ika Tasikmalaya menyelenggarakan Diskusi Publik “Politik dan Ancaman Intoleransi” Minggu (10/2/2019). Disukusi itu bertempat di Balai Pertemuan Desa Tenjowaringin Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya.

Narasumbernya pun dari berbagai kalangan. Mulai dari Peneliti Lipi, Amin Mudzakir, Ketua PW GP Ansor Jawa Barat, Deni Ahmad Haidar, Ketua Forum Bhineka Tunggal Ika, Asep Rizal dan narasumber lainnya.

Pada diskusi itu dipaparkan politik identitas sering sekali digunakan dalam kontestasi politik elektoral beberapa tahun terakhir. Bahayanya politik identitas yang menguat akhir-akhir ini berpotensi semakin massif jika tak ditangani sejak dini. Politisasi agama maupun identitas etnik harus diperangi bersama demi menjaga kekayaan keberagaman yang selama ini dimiliki Indonesia.

Menjelang pesta demokrasi di Indonesia, ruang publik sudah dipenuhi oleh
kebencian dan caci maki yang berhubungan erat dengan rasisme, perbedaan agama, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, seluruh elemen bangsa diminta
agar terus menjaga kekayaan keberagaman Bangsa Indonesia.

Ketua GP Ansor Jawa Barat, Deni Ahmad Haidar dalam paparannya menyampaikan, puncak politik tertinggi di Indonesia adalah terbentuknya NKRI. Indonesia, kata Deni, harus dipelihara dengan baik. Hanya saja kondisinya hari ini Indonesia dibagi menjadi dua dunia, yakni dunia nyata dan dunia maya.

“Keributan dalam kontestasi politik adalah ujian bagi kita dan PR kita untuk semakin memperkokoh NKRI. Kontestasi politik harus dihadapi dengan riang gembira dan lebih rasional”, ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Jamaah Ahmadiyah Indonesia, Yendra Budiana mengajak agar kita harus mencapai standar tertinggi terhadap kecintaan dan kesetiaan kita terhadap NKRI.

“Sebuah keharusan untuk mencintai bangsanya sendiri. Seorang Muslim sejati mana mungkin akan mengkhianati tanah airnya”, tuturnya

Yendra mengungkapkan, Ahmadiyah secara organisasi tidak berpolitik praktis, namun dalam hal pemilu Ahmadiyah tidak mengenal sistem golput.

“Ahmadiyah tetap setia pada demokrasi dan pemerintahan. Marilah jadi warga negara yang taat hukum, dan mari sukseskan pemilu 2019 dengan tidak golput”, tandasnya

Sementara itu, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Amin Mudzakir menerangkan tentang faktor munculnya intoleransi, yaitu adanya perasaan terancam mengenai isu orang lain, fanatisme keagamaan, dan faktor media sosial yang menguatkan politik identitas itu sendiri.

“Daerah-daerah yang secara historis berbasis ingatan Islam politik mudah sekali terpapar berita hoax, mimpi negara Islam, politik digunakan sebagai kepentingan mereka. Kita harus melakukan politik untuk menangkal itu semua. Golput bukan solusi, partisipasi politik itu penting”, jelasnya.

Sedangkan Ketua PERADI Tasikmalaya, Andi Ibnu Hadi mempertanyakan letak fatwa MUI ada dimana? Namun keadaannya sangat sentral, dan kadang fatwa-fatwanya menjadi ancaman kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan. Seperti fatwa sesat terhadap Wahidiyah dan Ahmadiyah.

“Fatwa MUI menjadi sangat sentral bahkan mengesampingkan aturan tertinggi UU. Peran dan fungsi partai politik, parpol seharusnya memberikan pendidikan politik sehingga masyarakat menjadi terbuka. Parpol seharusnya mensosialisasikan mengenai ideologi bangsa”, katanya.

Pembicara terakhir, Ketua Forum Bhinneka Tunggal Ika Tasikmalaya, Asep Rizal berpendapat intoleransi ini terkadang difasilitasi oleh pemerintah daerah, fatwa MUI dan kebijakan-kebijakan politik yang berpihak kepada berbagai kelompok.

“Wakil rakyat seharusnya menjadi garda terdepan untuk dapat berdiskusi, ruang-ruang kebersamaan itu harus tetap terjaga. Satu bangsa, satu bahasa mesni tidak satu agama”, tuturnya. (Imam Mudofar)***