Program Wira Usaha Baru Dievaluasi Total

TASIKMALAYA, (KAPOL).-
Pemkot Tasikmalaya bertekad mencetak 5.000 wirausaha baru (WUB). Namun program itu tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Dari 1.000 WUB yang ditetapkan pada gelombang pertama hanya 10-30 persen yang dinilai sudah berjalan. Melihat kenyataan itu, Dewan Penguatan Daya Saing (DPDS) Kota Tasikmalaya akan melakukan evaluasi.

“Kita akan melakukan evaluasi terhadap program WUB tersebut,” kata Ketua DPDS Kota Tasikmalaya Wahyu Tri Rachmadi saat ditemui “KP” usai melakukan koordinasi di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Senin (9/7/2018).

Menurut Wahyu penilaian itu penting untuk menentukan langkah selanjutnya apakah program WUB akan dilanjutkan atau diberhentikan sementara.

Wahyu memandang tidak mudah membentuk wira usaha baru.
Makanya selain perlu pembinaan dan pengawasan secara intensif, juga harus mengubah mindset para pelaku usaha dan pemerintah. Jadi dalam. Program ini harus mengutamakan kualitas daripada kuantitas.

Wakil Ketua Bidang pendidikan Kadin Kota Tasik yang juga konsultan program WUB, Nana Supriatna menyebutkan dari 1000 WUB paling hanya 10-30 persen yang sudah berjalan. Sisanya sebanyak 70 persen vakum.

Penyebabnya karena kebanyakan salah sasaran. Jadi usaha yang dijalankan tidak sesuai denga minat atau yang diinginkan.

Dari jumlah itu yang benar-benar sudah berjalan efektif masih di bawah 5 persen. “Ya paling masih di bawah 5 persen WUB yang benar-benar sudah berjalan,” kata Nana.

Menanggapi hal itu Staf Ahli Bidang Pemerintahan Tantan Rustandi mengatakan program wira usaha baru memang sangat bagus. Namun perlu diingat bahwa dari 1000 WUB tersebut tak semuanya akan menjadi pengusaha.

Coba kita lihat pada program WUB angkatan pertama dari 1000 orang hanya 10 persen yang dinyatakan sudah berjalan. Makanya dia mengusulkan inventarisasi 10 persen WUB itu dan dipelihara dengan baik.

“Fokus dulu yang 10 persen WUB itu. Daripada ngurus yang lain belum jelas.” katanya.

Terkait dengan kondisi program WUB, ia juga menyarankan DPDS dan Kadin langsung mengkomunimasikan dengan wali kota.

“Sampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga nanti bisa menentukan sikap apakah program akan dimoratorium atau dilanjutkan,” katanya. (M. Romli)***

Komentari