Rawan Penyelewengan, Anggaran Aspirasi Dewan Minta Dievaluasi

GARUT, (KAPOL).- Dianggap tidak epektif dan rawan terjadinya penyelewengan, pemberian anggaran aspirasi bagai para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut minta dievaluasi.

Usulan tersebut di antaranya muncul dari sejumlah pengurus partai politik (parpol) yang ada di Kabupaten Garut, di antaranya Partai Berkarya.

“Sebaiknya Pemkab Garut mengevaluasi pemberian anggaran aspirasi bagi anggota dewan di Garut,” komentar Ketua Partai Berkarya Garut, H Endang Rushendar.

Endang menilai, selama ini mata anggaran ini kurang epektif dan dalam pelaksanaannya rawan akan penyelewengan. Hal ini terutama dalam penentuan penerima manfaat anggaran dan mekanisme pencairannya.

“Banyak pekerjaan dari anggaran aspirasi yang penerima manfaatnya tidak jelas. Tak heran kalau banyak pembangunan yang dilakukan anggota dewan di lingkungannya sendiri bahkan dapat dikatakan di halaman rumahnya,” ujar Endang.

Dikatakannya, selain soal penyerapan anggaran dan nilai manfaat anggaran, dana aspirasi juga membuat para anggota dewan sibuk mengurus kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana aspirasi.

Sementara, fungsi legislatif yang lainnya justeru banyak ditinggalkan.
Menurutnya, fungsi budgeting saja yang terlihat saat menyusun anggaran sedangkan fungsi lainnya nyaris tidak terdengar.

Begitupun dalam hal penyaluran aspirasi masyarakat yang juga tak muncul selama ini.

Masalah anggaran aspirasi ini juga diakui Endang menjadi perhatian khusus dirinya bagi para calon legislatif yang akan maju lewat Partai Berkarya.

Endang meminta semua caleg fokus hadir bersama masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat.

“Jangan seperti sekarang, anggota dewan sulit ditemui rakyat. Tidak seperti saat mencalonkan diri, malah mereka yang mengejar-ngejar rakyat karena butuh suaranya,” katanya.

Endang juga menyoroti perilaku anggota DPRD Garut saat ini yang sangat dekat dengan birokrat.

Hal ini menurutnya bisa menumpulkan fungsi pengawasan terhadap birokrat yang menjadi salah satu tugas utama DPRD karena adanya rasa segan akibat kedekatannya.(Aep Hendy S)***

Komentari