Reformasi Dinasti, “Neukteuk Curuk Dina Pingping”

BANJAR, (KAPOL).- Desakan reformasi dinasti terus mencuat ke publik. Kritik ini semakin menguat setelah banyak spanduk di sejumlah strategis di Kota Banjar yang mengatasnamakan Forum Reformasi Dinas Banjar (FRDB).

Mantan Pengurus Partai Golkar Desa Sukamukti, Otong Sudiyanto, mengapresiasi positif.

“Kami apresiasi kritik membangun yang berkembang sekarang ini. Itu bentuk nyata saling mengingatkan demi kebaikan,” kata Otong, mantan Ketua BPD Desa Sukamukti, Selasa (25/6/2019).

Menurut dia, reformasi diperlukan untuk perbaikan Banjar kedepan. Terkait permasalahan masa lalu, diharapkan bisa dijadikan cerminan, spirit supaya tak terulangi lagi di masa mendatang.

Hal senada dikatakan Dewan Pendiri LSM Pelangi, Ganda Koswara.

“Terkadang kami merasa heran. Orang yang teriak reformasi dinasti, orang tersebut sempat ada didalamnya. Istilah lainnya, orang tersebut seolah neukteuk curuk dina pingping saja. Kan itu aneh,” ujar Otong dan Ganda.

Seperti diberitakan KP sebelumnya, puluhan orang yang mengatasnamakan Forum Reformasi Dinasti Banjar (FRDB) mendatangani DPRD Kota Banjar, Selasa (18/6/2019).

Kedatangan massa gabungan sejumlah elemen masyarakat ini menyoroti dua Perusahaan Daerah Kota Banjar.

Yaitu, Banjar Waterpark (BwP) dan PDAM Tirta Anom (TA). Karena dinilai tidak sehat selama ini.

Pada kesempatan itu, seorang perwakilan FRDB, H.Endang Koswara, mengharapkan dua perusahaan daerah yang dijabat Dirut baru, (Dirut BwP, Dadan Suhendar) dan Dirut PDAM TA, E.Fitriah Nurkamilah), mampu memberikan perubahan.

“Dikhawatirkan dua Dirut baru menjadi korban kebijakan, berakhir dan berhadapan dengan aparat penegak hukum sampai dipenjara, seperti Dirut lama itu,” tutur H.Endang.

Ditambahkan mantan anggota DPRD Kota Banjar dari Partai Golkar yang pindah ke Partai Gerindra, Soedrajat Argadiredja, dipastikan masyarakat Banjar berkeinginan mempunyai ikon destinasi wisata yang terkenal, seperti obyek wisata air BWP.

Kemudian, pelayanan air bersih PDAM TA yang sehat, airnya tidak keruh.

“PDAM itu pelayanan dan sosial. Profit harus ada. Namun ironis, ditengah menuju kondisi sehat. Permasalahan aset selalu menjadi temuan BPK belakangan ini. Nilainya dulu mencapai milirian,” ujar Soedrajat.

Mantan anggota DPRD Banjar dari PDIP, Solihin, menilai BwP sekarang kondisinya sudah bangkrut, tidak ada aktivitas berbulan-bulan.

“Kami apresiasi dan ucapkan terima kasih kepada Dirut BwP, Dadan Suhendar dan Dirut PDAM TA, E.Fitriah Nurkamilah, yang mau menjabat diperusahaan yang kondisinya sakit. Semoga saja berhasil menjadi sehat,” ucapnya.

Aktivis Debbi Puspito, berharap pejabat baru BwP dan PDAM TA mampu mengdiagnosa penyakit di lingkungan kerjanya masing-masing.

“Jadilah dokter yang profesional, mampu bekerja cepat dan tepat,” ujar Debbi.

Menyikapi aspirasi yang berkembang, Dirut BwP, Dadan Suhendar dan Dirut PDAM TA, E.Fitriah Nurkamilah, memberikan respon positif.

Menurutnya, aspirasi itu menjadi spririt, motivasi perbaikan di masa mendatang.

“Destinasi wisata Banjar diharuskan bangkit. BWP harus sehat dan maju. Menuju sukses itu, diperlukan waktu dan perbaikan dengan biaya yang besar. Untuk itu perlu menggandeng investor,” kata Dadan, yang mengaku dilantik awak Januari 2019.

Dirut PDAM TA, E.Fitriah Nurkamilah, menyatakan, diantara penyebab air keruh dimungkinkan akibat piva bocor. Seiring informasi, piva itu belum diganti sejak puluhan tahun.

“Saat ini, kami terus melakukan pencarian piva yangf bocor itu. Panjangnya itu mencapai 17 km. Terkait air yang mengalir kecil, solusinya dibuat penampungan air sementara ditempat yang tinggi. Kemudian, didistribusikan kepada pelanggan,” ujar E. Fitriah, yang dilantik Mei 2019 lalu.

Diakhir pertemuan, Ketua Komisi 2 DPRD Banjar, H.Sudarsono, Joni Juarno dan Ny.Ating, serta perwakilan Pemkot Banjar, H. Agus Eka Sumpana berharap hearing bersama ini menjadi masukan untuk perbaikan pengelolaan perusahaan daerah di Kota Banjar.

“Kami bekerja sesuai tupoksi. Jika perwakilan FRDB mempunyai bukti dan data dugaan penyimpangan keuangan negara, sebaiknya itu langsung dilaporkan saja kepada aparat penegak hukum. Ada kepolisian, kejaksaan maupun KPK,” ujar Jojo Juarno, anggota DPRD Banjar dari Partai Gerindra. (D.Iwan)***

Diskusikan di Facebook
Baca juga ...