Rotasi dan Mutasi Kepala Sekolah Dipertanyakan

2 sekolah bebas rotasi ?

TASIKMALAYA, (KAPOL).- Setelah melewati masa pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat pimpinan tinggi pratama, pengawas dan pejabat fungsional serta pengambilan sumpah kepala sekolah dan kepala UPTD puskesmas di aula bale kota, pada Jumat, 10 Agustus 2018 kemarin, nyatanya menyisakan pertanyaan.

Bahkan, dinilai ada hal yang mengganjal bagi para kepala sekolah yang berada dilingkup Kota Tasikmalaya.

Mereka mempertanyakan kejelasan rotasi dan mutasi tersebut.

Salah satunya kepala sekolah SMPN 15 yang kini dimutasi ke SMPN 10, Affi Endah Navilah, saat dihubungi diruang kerjanya, Sabtu, (11/08/2018), menyatakan jika merujuk secara normartif ketika rotasi dan mutasi ke 18 kepala sekolah itu harus semua ikut terotasi dan mutasi bergiliran, namun pada kenyataannya ada 2 kepala sekolah yang tidak ikut dalam rotasi dan mutasi tersebut.

“Pada tahun ini, ada 18 kepala sekolah yang masa kerjanya sudah 3,6 tahun, jika terjadi rotasi dan mutasi, secara normatif harus ikut rotasi dan mutasi secar bergeliran, terkecuali SMPN 2, 9 dan 16, karena belum 1 tahun masa kerja disekolah tersebut,” ucapnya.

Rotasi dan mutasi tersebut, affi menilai ada kejanggalan dan mempertanyakan 2 sekolah yang tidak dirotasi tersebut.

“Ada 2 SMP yang tidak dirotasi, yaitu SMP 4 dan 20. Alasan yang saya dengar dari Kepala BKD itu, entah serius atau tidak, karena alasan pensiun sebentar lagi para kepala sekolahnya, sementara menurut data yang ada mereka masih lama pensiun. Saya kembali bertanya kepada Plt. Kepala Dinas Pendidikan, jawabannya adalah kebijakan Pa Wali Kota. Jika betul itu adalah jawaban dari Pa Wali, apa alasan kebijakan Pa Wali tidak merotasi para Kepala sekolah tersebut, sehingga tidak simpang siur informasi bagi para kepala sekolah yang lainnya,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan Hj. Nina Nartalina, yang kini menjabat kepsek SMPN 6, dirinya mempertanyakan dasar rotasi dan mutasi itu.

“Dasar rotasi dan mutasi itu apa, si A pindah kesini, si B pindah kesana, apakah dari prestasi, apakah dari reward prestasi, reward PKKS? kalau menurut saya itu juga tidak memenuhi syarat,” tutur Nina.

Terkait permasalah itu, Ketua MKKS, Zenal Mutaqin, mengiyakan bahwa ada kesimpangsiuran informasi terkait rotasi dan mutasi tersebut, sehingga menjadi perbincangan “hangat” di kalangan Kepala Sekolah.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, H. Tedi Setiadi, saat dihubungi lewat telpon, dirinya mengatakan terkait rotasi dan mutasi itu adalah kebijakan Wali Kota, H. Budi Budiman, Disdik hanya merekomendasi atau menyampaikan usulan hasil masukan dari para pengawas sekolah, para Kabid terkait, yang setelah itu disampaikan ke Wali Kota melalui Badan Kepegawaian Daerah, hingga diolah oleh tim Baperjakat untuk diputuskan oleh Walikota.

“Hasil akhir adalah kebijakan Wali Kota untuk ditempatkan dimanapun, kami hanya sekedar merekomendasi, meski ada yang tercover atau tidak. Terkait yang tidak ikut rotasi adalah adanya surat keinginan dari RT/RW setempat, untuk tidak dipindahkan, dan itu kami sampaikan ke Baperjakat sebagai bahan pertimbangan,” ujarnya. (Agus Berrie)***

Komentari