RSUD dr Soekardjo Kena Imbas BPJS Kesehatan

TASIKMALAYA, (KAPOL).-Belum selesai urusan piutang, RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya kembali terimbas kebijakan BPJS Kesehatan. Kali ini regulasi rujukan berjenjang membuat pendapatan menurun drastis bahkan muncul opsi rasionalisasi pegawai.

“Pondasi pendapatan RSUD itu kan dari pasien BPJS Kesehatan. Dengan pemberlakuan regulasi baru tersebut, ada penurunan pasien rawat inap. Yang biasanya 9.000 pasien menjadi 4 ribu pasien per bulan,” kata Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman pada sebuah kesempatan.

Wadir Keuangan RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya, Apep Yosa mengatakan, rujukan berjenjang mengharuskan masyarakat dirujuk terlebih dahulu ke RS tipe C. Setelah itu, baru bisa dirujuk ke RS tipe A. Sedangkan RSUD dr Soekardjo yang merupakan RS tipe B tidak bisa langsung menerima rujukan dari peserta BPJS.

“Seolah dilewati karena penanganan RS tipe A sudah dipastikan lebih baik,” katanya kepada wartawan, Kamis (6/12/2018).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Cecep Zainal Kholis tidak menampik adanya pengaruh luar biasa dari regulasi tersebut. Meskipun saat ini polemik belum berakhir di tingkat pusat sekalipun.

“Jadi pasien yang tadinya biasa ke RSUD, sekarang harus ke tingkat C dulu. Di Kota Tasik itu mayoritas tipe C rumah sakit swasta,” katanya.

“Kalau puskesmas itu kan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi tidak ada dampak signifikan. Kalau ke RSUD sangat pasti terasa dari regulasi tersebut, karena sangat memungkinkan pasien lari ke tipe A dengan fasilitas yang lebih lengkap,” ujarnya menambahkan.

Adapun polemik, kata dia, pembuat regulasi sebenarnya berada di Kementerian Kesehatan. Sementara dalam kasus ini, BPJS Kesehatan ikut membuat aturan dan mengujicoba sendiri. Hasil ujicoba sendiri belum mampu meredam keluhan para pasien.

“Boleh dikatakan offset lah kalau main bola mah,” kata Cecep. (Inu Bukhari)***

Komentari