Rumitnya Pembubaran PD Pasar Resik

INDIHIANG, (KAPOL).-Wacana pembubaran PD Pasar Resik Kota Tasikmalaya yang tengah dirumuskan dalam peraturan daerah di DPRD Kota Tasikmalaya semakin rumit.

Pasalnya pembayaran pesangon terhadap karyawan melalui mekanisme APBD belum menunjukan titik terang. Sebab semestinya ditanggung perusahaan daerah tersebut. 

“Segala tanggungan pasca dibubarkan awalnya kita akan anggarkan di APBD, ternyata itu tidak diperbolehkan. Kita masih menunggu hasil konsultasi dengan Kemendagri, BPKP maupun Kejari. Pada prinsipnya tidak bisa dialokasikan dari APBD,” ujar Asisten Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kuswa Wardana seusai pertemuan di DPRD Kota Tasikmalaya, Senin (11/2/2019).

Ada beberapa alternatif yang masih digodog oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. Mulai dari pembubaran dengan tenggat waktu, penyertaan modal dan pengangkatan melalui mekanisme tenaga harian lepas bagi eks karyawan PD Pasar Resik.

“Ada alternatif tersebut dengan segala konsekuensinyanya. Kita sudah sampaikan ke Pak Wali,” ujarnya.

“Disamping menunggu hasil konsultasi dari beberapa pihak berbentuk tulisan resmi. Kenapa ngaret kami tak mau terjadi kesalahan dalam alokasi APBD. Kami tidak ingin ada ekses dari keputusan yang diambil, setidaknya meminimalkan dampak,” katanya menjelaskan.

Dirut PD Pasar Resik, Asep Safari Kusaeri mengatakan, andaikan dibubarkan dan segala konsekuensi termasuk hutang dan pesangon menjadi tanggung jawab direksi, masih ada jalan keluar. Namun dengan catatan ada keleluasaan dalam kewenangan PD Pasar saat ini.

“Misal, kita kerjasama dengan pihak ketiga baik itu WC ataupun parkir dalam jangka waktu sekian tahun untuk menutupi kewajiban,” katanya.

“Tapi kalau kewenangannya tetap seperti ini, kita juga sudah dibatasi dan tidak boleh. Termasuk kadung wacana pembubaran bergulir satu tahun terakhir, tingkat kepercayaan dari warga pasar dan karyawan sudah berbeda. Kita datang kesini juga menagih janji 31 Desember sudah ada rencana PD benar-benar bubar, tapi kan realitanya sangat rumit,” katanya.

Menurut versi PD Pasar Resik, untuk pesangon karyawan saja dibutuhkan Rp 4,2 miliar. Ditambah 5,4 miliar untuk membayar kewajiban seperti retribusi sampah, pajak dan utang lain-lain.

“Pesangon memang ada dua persepsi, tapi kewajiban yang lain itu yang harus dibayarkan,” ujarnya menjelaskan. 

Ketua Panitia Khusus Perda Pembubaran PD Pasar Resik, Tatang Multiara mengatakan berkaca pada kunjungan kerja ke Pemkab Karang Anyar terkait pembubaran perusahaan daerah pasar, semestinya seluruh kewajiban dilakukan oleh PD Pasar.Karena di sana perusahaan daerah tidak mampu mencapai target dari pemerintah. 

“Kalau di sini kan untuk menghidupi sehari-hari saja sulit. Dan persoalannya tidak boleh kewajiban itu ditanggung oleh pemerintah. Secara administrasi perda sudah hampir rampung, dan menunggu beberapa poin saja. Maka dari itu kita juga menunggu keputusan di Pemkot terkait dampak pembubaran tersebut,” katanya.(Inu Bukhari)***