Selama Pilgub Jabar, Bawaslu Catat Ada 452 Dugaan Pelanggaran Pemilu

SINGAPARNA, (KAPOL).- Perhelatan Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) sudah rampung. Meski berlangsung aman dan kondusif, namun Bawaslu Provinsi Jawa Barat mencatat ada 452 dugaan pelanggaran yang terjadi selama hajat demokrasi masyarakat Jawa Barat itu berlangsung.

Ketua Centra Gakumdu Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Sutarno mengatakan dari 452 dugaan pelanggaran yang terjadi, 341 diantaranya adalah temuan langsung barik dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat ataupun Panwaslu di tiap-tiap Kota dan Kabupaten di Jawa Barat.

“111 dugaan pelanggaran lainnya adalah laporan. Laporan ini bisa dari peserta, pemerhati, masyarakat maupun unsur lainnya,” kata Sutarno usai menggelar sosialisasi hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat 2018 di Rektorat Kampus IAIC Cipasung Singaparna, Selasa (31/7/2018).

Rincian lainnya, lanjut Sutarno, dari 452 dugaan pelanggaran itu, 169 kasus dinyatakan Bawaslu telah melanggar dengan sanksi administrasi, 22 kasus lainnya pidana, 7 kode etik dan 54 pelanggaran yang dilakukan oleh ASN (Aparatur Sipil Negara) serta 30 pelanggaran dilakukan oleh Kepala Desa. Sedangkan 140 kasus lainnya dinyatakan tidak termasuk pelanggaran pemilu.

“Khusus untuk ASN ini kita di Bawaslu hanya merekomendasikan sanksinya ke Komisi ASN. Untuk sanksinya itu ranah Komisi ASN,” kata Sutatno.

Lebih lanjut, Sutarno menambahkan tren pelanggaran yang terjadi selama Pilgub Jawa Barat 2018 berlangsung adalah APK yang tidak sesuai dengan ketentun dalam PKPU. Keterlibatan ASN dan Kepala Desa atau Perangkat Desa jadi tren pelanggaran selanjutnya dengan angka yang cukup tinggi.

“Untuk money politic ada 18 kasus dan black campaign ada 7 kasus,” kata Sutarno. (Imam Mudofar)***

Komentari