Sidang Perkara Korupsi Pengadaan Mesin Fogging

BANJAR, (KAPOL).- Tiga terdakwa perkara kasus dugaan korupsi pengadaan mesin fogging pada Dinas Kesehatan Kota Banjar tahun 2013, mulai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, mulai Senin (14/5/2018).

“Persidangan pertama itu tahap pembacaan dakwaan. Saat itu, pengacara terdakwa menyatakan mengerti atas semua dakwaan dan tidak akan menyampaikan eksepsi atau pembelaan,” kata Kepala Kejari Banjar, Farhan melalui Kasi Pidna Khusus, Iwan Arto K, Rabu (16/5/2018).

Otomatis, dikatakan dia, tahapan persidangan selanjutnya pada Senin (21/5/2018)
mendatang, langsung tahap pemanggilan saksi.

“Selama proses persidangan, ketiga terdakwa kooperatif. Bertambah atau tidaknya tersangka baru kasus fogging ini, sangat tergantung fakta dipersidangan. Jika ada dua alat bukti terpenuhi, dipastikan ada tersangka baru nantinya,” kata Iwan.
Ketiga terdakwa yang disidangkan itu, diantaranya, dua penyedia barang yang sudah ditahan (Direktur CV Kusuma Raya, SS alias AS (36) warga Lingkungan Pintu Singa, Kelurahan/Kec Banjar dan Direktur CV Banjar Mandiri, IM (37) warga Situ Gede, Kp. Sukajaya, Kelurahan Linggajaya, Kec Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.

Kemudian, AH, SKM (48) seorang ASN yang menjabat Kasubag Program dan Informasi Dinas Kesehatan Banjar, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Selama proses persidangan, para terdakwa itu ditahan di Lapas Kebonwaru Bandung. Sebelumnya, ketiganya itu ditahan Lapas Banjar sampai 27 April 2018 lalu,” ujar Iwan Arto kepada “KAPOL”.

Lebih lanjut dia memprediksi vonis terdakwa dugaan korupsi kasus fogging setelah Lebaran Idul Fitri 1439 Hijriah mendatang.

Menurutnya, lama tidaknya proses persidangan sangat tergantung kesiapan hadir para saksi yang akan dipanggil dipersidangan Pengadilan Tipikor nanti.

“Ketiga terdakwa, didakwa Pasal 2, Pasal 3 UU tentang Pemberantasan Korupsi dengan ancaman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara,” ujarnya seraya menjelaskan, Ketua Majlis Persidangan Tipikor tiga terdakwa itu, Judijanto, SH.MH dan Panasehat Hukum Terdakwa, Rusdina, SH.

Terkait kerugian negara akibat dugaan persekongkolan mark up pengadaan mesin fogging tersebut besaranya mencapai Rp 168 Juta. (D.Iwan)***

Komentari