Soal Tuntutan Fraksi PPP, Ruhimat: Ada Kesalahan Persepsi

SINGAPARNA, (KAPOL).- Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, H. Ruhimat menanggapi soal hujan intrupsi dari Fraksi PPP saat rapat Paripurna, Jumat (9/3/2018).

Pada saat itu Fraksi PPP menghujani pimpinan sidang dengan intrupsi menanyakan soal surat yang diajukan oleh Fraksi PPP perihal pergantian pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Fraksi PPP.

Ruhimat menjelaskan ada kesalahan persepsi tentang pencabutan gugatan yang dilayangkannya ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Pencabutan itu, kata Ruhimat, belum menjadi putusan hukum.

“Pencabutan itu ada banyak macam. Ada yang untuk melengkapi persyaratan, kemudian dicabut. Ada yang berdamai, atau ke tiga karena ada kehendak untuk mencabut,” kata Ruhimat, Minggu (11/3/2018).

Pencabutan berkas dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya itu, kata Ruhimat, untuk melengkapi persyaratan. Karena pada surat gugatan yang dilayangkan kemarin ada yang turut tergugat yakni Pimpinan DPRD, Bupati dan Gubernur.

“Yang tergugat itu dihilangkan. Berkasnya dicabut dan dimasukkan lagi. Sudah kita masukkan pertanggal 6 Maret kemarin dan sudah terregistrasi nomor 10. Kemarin nomor 13. Begitu. Wajar ini soal penafsiran salah,” papar Ruhimat.

Surat pencabutan itu, lanjut Ruhimat, ditafsirkan sebagai putusan. Padahal keputusan Bamus (Badan Musyawarah) DPRD Kabupaten Tasikmalaya menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Yang kemarin itu bukan putusan. Hanya pencabutan berkas saja dalam rangka melengkapi,” pungkas Ruhimat. (Imam Mudofar)***

Komentari