IKLAN
EKBIS

Stop Konsumerisme yang Kebablasan

image

TASIKMALAYA, (KAPOL)-.
Tingginya angka sekaligus budaya konsumerisme di masyarakat kita, dipandang Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kota Tasikmalaya penting untuk menyuarakan pengetahuan terkait penyikapan uang secara bijak. Sebab, dengan kondisi pensiun, segala hak tunjangan yang biasa diterima oleh otomatis hilang.

“Sudah tidak menerima lagi hak penghasilan selain uang pensiun, THR, atau gaji ke-13. Maka, sangat wajar jika penghasilan tiap individu setelah pensiun ini akan mengalami penurunan, ” tutur Ketua PWRI Kota Tasikmalaya H. Rahmat Kurnia, di Gedung Serba Guna Bank Indonesia, Senin (07/09/2015).

Di sisi lain pun, meski status sebagai pensiun, bukan berarti mereka tidak termasuk pasar daripada lembaga keuangan ataupun perbankan. Menurut Rahmat, di era konsumerisme, dimana jenis barang ataupun jasa mudah saja didapat, penawaran cicilan yang ditawarkan semakin mudah.

Meski demikian, hal inilah yang disebut-sebutnya mesti dihadapi secara bijak, agar tak menjadi bumerang. Selain juga, dia menangkap pentingnya para pensiunan PNS, BUMN, dan BUMD tersebut cermat memilih produk investasi yang aman dan bisa berkembang ditengah penawaran yang juga kian marak.

“Karena pertimbangan itu juga, kami sengaja mengusulkan untuk mendapatkan informasi dari lembaga terkait, supaya setiap anggota semakin cerdas dan lebih bijak dalam menggunakan uang,” tambah Rahmat.

Organisasi nasional ini juga pihaknya akan terus mendorong pihak pemerintah untuk terus memperhatikan kesejahteraan, misalnya dengan adanya  peningkatkan tiap tahun untuk dana pensiunan bulanan, THR, ataupun gaji ketigabelas. Sementara, Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya Edi Ganda Permana menyambut baik hal tersebut.

Sebab, sebagai lembaga yang memiliki peran melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, penting bagi pihaknya menjembatani salah satunya dengan memberikan akses berupa pengetahuan tersebut.

“Seringkali dan banyak masyarakat yang mempertanyakan kepada kami, mengenai perbedaan secara administrasi dari industri, misalnya terkait bunga atau biaya administrasi lainnya. Karena tentu, keinginan dari mereka ataupun kami itu sendiri, semua industri bisa memiliki ketentuan yang sama.

Namun, tentu karena setiap perbankan memiliki hitungan masing-masing dan sumber dana yang berbeda, itulah yang menjadikan adanya perbedaan tersebut,” jelas Edi, dalam forum sosialiasi bersama pensiun dari sepuluh ranting kecamatan se-Kota Tasikmalaya yang ikut dihadiri langsung oleh industri terkait, yakni BTPN dan Taspen.

Karena itu, pihaknya mengimbau jika masyarakat memiliki permasalahan terkait diskriminasi ataupun ketidaksinkronan dari industri baik perbankan, lembaga keuangan bukan bank, untuk segera melaporkan kepada OJK.

“Jangan sampai malah mengadu ke pihak lain, itu sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah justru akan menambah masalah baru. Kami terbuka 24 jam untuk melayani pelaporan ini,” tegas  dia. Sebab, selaku membidangi pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, dikatakannya jika OJK memiliki kebijakan hingga mencabut izin atauppun menetapkan sanksi kepada pihak pelanggar. Kuatnya di mata hukum juga menambah OJK untuk menjaga perlindungan konsumen tersebut. (Astri Puspitasari)

Komentari

IKLAN

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

IKLAN
Direktur : H. Usman Rachmatika Kosasih
Pemimpin Redaksi : Duddy RS
Redaktur Pelaksana : Abdul Latif
Teknologi Informatika : Deni Rosdiana
Promosi dan Iklan : Nova Soraya
Kesekretariatan : Dede Nurhidayat, Sopi
Wartawan : Imam Mudofar, Azis Abdullah, Ibnu Bukhari, Astri Puspitasari, M. Jerry

Alamat Redaksi : Jl. RE. Martadinata No. 215 A Kota Tasikmalaya 46151

To Top