Tenaga Honorer Sumedang Tagih SK PNS

SUMEDANG, (KAPOL).- Ratusan tenaga honorer mendesak Bupati Sumedang, H. Dony Ahmad Munir untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi tenaga honorer.

Aspirasi tenaga honorer, disampaikan dengan mendatangi Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Sumedang, Rabu (10/10).

“Kita sudah dinyatakan lulus tes CPNS oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang bahkan lolos sebagai PNS Kategori 2 (K2). Akan tetapi, entah kenapa, kami disekat menjadi dua, yakni ada yang Tidak Maauk Kriteria (TMK) dan yang memenuhi kriteria,” kata seorang tenaga honorer, Tina Apriyani asal Kec. Cisarua, kepada KAPOL (Grup Pikiran Rakyat).

Ia mengatakan, pemerintah acap kali memberikan janji-janji yang tak jelas.

Aneh juga, kata dia, pemberian SK pun dikeluarkan secara bertahap.

“Kami menunggu setelah 5 tahun tidak ada realisasi dan sampai puncaknya, pada hari ini kami menuntut itu,” ujarnya.

Padahal, kata dia, tenaga honorer sudah merasa lolos, tetapi banyak aturan dengan alasan yang tak jelas.

“Kami tak akan berhenti menuntut ke pemda, dengan harapan harapan tersebut tercapai,” ucapnya.

Ia mengatakan, semua sengaja datang ke BKD karena mereka memberikan janji terus, bahkan mereka berdalih datanya telah hilang.

“Waktu pengabdian kami beragam, ada yang sudah 10 hingga 14 tahun atau terhitung sejak dari 2004,” katanya.

Diantara mereka yang belum mendapet SK, tercatat 307 tenaga honor dari jumlah seluruhnya 907 honorer.

Ironis, kata dia, pemda hanya memberikan surat pengantar ke BKN agar honorer yang 307 itu, segera diangkat jadi PNS.

“Kami pun akan melakukan upaya hukum. Karena, pada saat itu yang dinyatakan memenuhi kriteria pada hakikatnya tidak memenuhi kriteria (TMK) tapi pada kenyataannya mereka bisa mengeluarkan SK kendati hanya 50 orang,” ucapnya.

Artinya, kata dia, ada yang tak jelas, padahal statusnya sama dengan honorer lainnya, yakni TMK.

“Saya minta ke Bupati Sumedang bisa mendengar aspirasi ini. Saya yakin bupati bisa dengan track record-nya sebagai wakil rakyat di pusat,” ujarnya.

Pokoknya, kata dia, jika harapannya tak terpenuhi, tak akan berhenti menggelar aksi serupa.

Ia mengaku sudah menyampaikan harapan ke Bupati Dony seperti soal kejelasan status CPNS setelah kelulusan pada 2013.

Disampaikan juga, terkait kesulitan mengikuti tes CPNS 2018 dengan persyaratam umur termasuk tak terdaftar database kategori 2.

“Terkait keanehan ada yang database tak lengkap tapi bisa lolos, kami pun sampaikan juga ke bupati,” ujarnya.

Pada saat itu Pak Dony masih bupati terpilih, semoga tetap istikomah mau memperjuangkan nasib honorer.

Ketika dihubungi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Sumedang, Endi Ruslan mengaku sedang ada tugas ke Bandung. (Azis Abdullah)***

Komentari