Tidak Ada Perubahan, FPPP Kritisi Pemkab dan DPRD

SINGAPARNA, (KAPOL).- Tidak ada Fraksi PPP pada rapat paripurna yang berlangsung di DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (31/10/2018). Meski demikian rapat paripurna tetap berlangsung dan memenuhi quorum.

Ketidak hadiran Fraksi PPP kali ini dianggap sebagai bentuk protes dan kritik terhadap Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan lembaga DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Ketua Fraksi PPP Kabupaten Tasikmalaya, Asop Sopiudin menuturkan ada beberapa catatan mekanisme yang terjadi di DPRD yang dianggap oleh PPP selalu keluar dari kordidor ketentuan. Mulai dari tata tertib, kebersamaan, politik dan aspek lainnya.

“Sebagai wakil masyarakat, kita dari Fraksi PPP sering mendapat pertanyaan dari maayarakat. Tentang tidak adanya perubahan anggaran misalnya, atau tentang gaji PNS. Ini endingnya mau seperti apa kan tidak pernah ada penjelasan,” kata Asop.

Asop menampik jika sikap politik Fraksi PPP dilakukan untuk menjegal Wakil Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto menjadi Bupati Tasikmalaya. Pasalnya proses tersebut merupakan sunatullah yang akan tetap terjadi.

Sikap Fraksi PPP kali ini lebih karena dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat tidak adanya perubahaan anggaran.

“Ada usukan atau aspirasi masyarakat yang tidak terakomodir. Padahal mereka mengharapkan itu,” kata Asop.

Senada dengan Asop, Sekertaris Fraksi PPP, Basuki Rahmat menuturkan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harus bisa menjelaskan secara resmi alasan tidak adanya anggaran perubahan di tahun 2018 ini.

“Ini kebijakan politik dan alasannya harus disampaikan dan dipertanggungjawabkan kepada publik,” kata Basuki.

Sementara itu, Anggota Fraksi PPP DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Apip Ifan Permadi menuturkan Fraksi PPP hanya ingin mengingatkan kepada penguasa hari ini jika PPP selama puluhan tahun jadi partai pemenang di Kabupaten Tasikmalaya.

“Intinya itu saja,” kata Apip singkat. (Imam Mudofar)***

Komentari