Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin Fogging, Ditahan Kejaksaaan

BANJAR, (KAPOL).- AH, SKM (48) seorang ASN yang menjabat Kasubag Program dan Informasi Dinas Kesehatan Banjar, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berstatus tersangka sejak 29 Januari 2018, akhirnya diangkap Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjar dan ditahan di Lapas Kelas III Banjar, Rabu (14/3/2018).

Menurut Kepala Kejari Banjar, Farhan melalui Kasi Pidna Khusus, Iwan Arto K., dan Kasi Intel Kejari Banjar, Tandyo, saat proses penahanan tersangka AH tak melakukan perlawanan dan tidak diborgolnya.

Indikasi keterlibatan korupsi yang bersangkutan sudah diketahuinya sejak 10 Juli 2017.

“Tersangka AH sangat kooperatif. AH ditahan selama 20 hari terhitung 14 Maret sampai 2 April 2018. Sebelumnya, dua tersangka dari penyedia barang sudah ditahannya. Yaitu, SS (36) dan IM (37) sejak Senin (5/3/2018),” kata Iwan.

Dalam kasus ini, SS alias AS (36) warga Lingkungan Pintu Singa, Kelurahan / Kec Banjar menjabat Direktur CV Kusuma Raya.

Sementara, IM (37) warga Situ Gede, Kp. Sukajaya, Kelurahan Linggajaya, Kec Mangkubumi, Kota Tasikmalaya menjabat . Direktur CV Banjar Mandiri.

“Jumlah tiga tersangka (SS, IM dan AH) kasus dugaan korupsi pengadaan fogging yang ditahan itu, masih bersifat sementara dan dimungkinkan bertambah. Itu semua tergantung perkembangan dari pembuktian dipersidangan pengadilan,” ucap Iwan.

Lebih lanjut dia menargetkan setelah selesai proses penyidikan tiga tersangka ini, dipastikan perkara ini secepatnya dilimpahkan ke penuntut umum supaya kasus ini disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

Adapun alokasi anggaran pengadaan mesin fogging pada Dinas Kesehatan Kota Banjar tahun 2013 itu sebesar lebih dari Rp 400.

Berdasarkan hasil perhitungan BPKP, kerugian negaranya mencapai Rp 168 Juta.

Terkait kasus ini, AH disangka melanggar Primair Pasal 2 (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaiamana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi Jo.Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Tersangka AH, Subsidiair: Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaiamana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

“Alasan penahaanan tersangka AH, dikhawatirkan tersangka melarikan diri, merusak barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana,”ujar Kajari Banjar, Farhan. (D.Iwan)***