Tim Saber Pungli Kota Banjar Lakukan Pengawasan Khusus

BANJAR, (KAPOL).- Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli Kota Banjar, Kompol Ade Najmuloh, menegaskan, Tim Unit Pemberantasan Pungli Kota Banjar siap melakukan penindakan terhadap pelaku yang biasa pungli di wilayah hukum Kota Banjar selama ini.

“Sebanyak 20 instansi pelayan publik sudah dipasangi spanduk dan banner yang dibuat Tim Saber Pungli Kota Banjar. Terbukti tak mematuhi himbaun yang sudah disosialisasikan itu, dipastikan langsung ditindak dan penegakan hukum,” ujar Kompol Ade Najmulloh kepada “KAPOL”.

Lebih lanjut dia menjelaskan, 20 instansi yang sudah dipasangi spanduk dan banner itu, saat mendapatkan pengawasan khusus.
Diantaranya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Disdukcapil, Dinas PU, PRPKP, Samsat, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, BLUD RSU Kota Banjar, Dinas Perhubungan, BPN, Dinas Tenaga Kerja.

Selain itu, Setda, Disdikbud, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas KOperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informastika, Kecamatan Pataruman, Kecamatan Purwaharja, Kecamatan Banjar, Kecamatan Langensari dan SMPN 1 Banjar.

Untuk menyosialisasikan keberadaan Tim Saber Pungli Kota Banjar, mulai Selasa (4/12/2018), Tim gabungan dari anggota kepolisian Resort Banjar, Kejaksaaan Negeri Kota Banjar dan Bagian Hukum Setda Banjar ini, turun langsung ke instansi yang dijadikan target pemasangan spanduk dan banner,
dipimpin langsung Kasat Binmas Polres Banjar Iptu Suharno S.IP.

“Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat yang merasakan dirugikan akibat pungli, supaya segera melakukan pengaduan ke Tim Saber Pungli Kota Banjar. Bisa melalui telpon 082124861709,” tutur Iptu Suharno S.IP., seusai mendatangi Kantor Samsat Banjar.
Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar, H.Adun Abdullah S.,M.Ag., memberikan respon positif atas kedatangan Unit Pemberantasan Pungli Kota Banjar itu.

“Kedatangan Tim tadi (Unit Pemberantasan Pungli Kota Banjar) tak bersipat mendadak, sudah teragendakan,” kata H. Adun.

Terkait kriteria atau kategori yang termasuk pungli (pungutan liar), dijelaskan dia, dipastikan pungutannya itu tak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pungutan yang legal selama ini, ditegaskan dia, itu diatur sesuai UU NOmor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

“Pungutan uang yang legal dan masuk ke negara dari pajak kendaraan itu, sesuai notice pajak, seperti tercantum dalam lembar di STNK,” ucapnya seraya mengatakan dari target pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 18 miliar tahun 2018, sisa yang belum terpenuhi berkisa Rp 300 jutaan lagi atau 2,6 persen lagi sampai awal Desember 2018 ini.

“Kami optimis, target PKB itu terpenuhi maksimal, karena masih tersisa waktu lumayan masih lama. Tahun 2017 lalu dengan target Rp 16 miliar, over target sekitar 5 persen,” ujarnya. (D.Iwan)***

Komentari