Tujuh Hari Sebelum Lebaran, THR Harus Sudah Dibagikan

TAWANG, (KAPOL),-Seluruh perusahaan yang ada di Kota Tasikmalaya diwajibkan melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Hari besar keagamaan Ramadan 1440 H selambat-lambatnya pada H-7 sebelum hari raya.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga kerja Kota Tasikmalaya H.Rahmat Mahmuda,SE saatditemui di ruang kerjanya Jalan Siliwangi Kota Tasikmalaya, selasa (14/5/2019).

Menurut Rahmat, ketentuan tersebut berdasarkan Peraturan menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja atau buruh diperusahaan.

“Sesuai dengan arahan kementrian ketenagakerjaan tersebut, maka pada Bulan Ramadan tahun ini, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), paling lambat harus sudah dibayarkan pada H-7 sebelum lebaran,” ujar Rahmat.

Apabila tidak ujar Rahmat, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan sanksi administrasi sebesar 5 persen dari jumlah nominal THR yang harus dibayarkan.

Terkaitaturan tersebut kata Rahmat, pihaknya sudah menyampaikan atau mensosialisasikannya ke seluruh perusahan di Kota Tasikmalaya yang sesuai yang terdaptar di dinas jumlahnya sekitar delapan ratus perusahaan.

“bahkan selain kepihak perusahaan, informasi ini juga telah kita sampaikan kepihak asosiasi pekerja dalam hal ini Apindo termasuk kepada serikat-serikat buruh yang ada dimasing-masing perusahaan dengan jumlah pekerja sekitar tiga belas ribu pekerja,” katanya.

Untuk besaran THR yang diberikan ujar Rahmat, tergantung masing-masing perusahaan dengan batas minimal satu kali gaji pokok bulan-bulan biasa.Ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh perusahaan baik Perusahaan UKM, menengah dan perusahaan sekala besar.

Guna kepatuhan pembayaran THR tersebut kata Rahmat, pihaknya bekerja sama dengan balai pengawas ketenagakerjaan akan melakukan monitoring dan pemantauan kemasing-masing perusahaan.

“Termasuk kita juga meminta kepada pihak pekerja atau buruh bila mana pihak perusahaan tidak bisa melaksanakan kewajibannya sesuai yang ditentukan oleh pemerintah agar pro aktif melaporkannya ke dinas sehingga bisa kita tindak lanjuti,” ujar Rahmat.

Bahkan lanjut Rahmat, pemerintah melalui disnaker Provinsi dan pusat juga akan membuka posko khusus pengaduan THR. Sehingga bagi pekerja yang THR-nya tidak dibayarkan sesuai aturan pemerintah bisa mengadu ke Posko pengaduan THR yang akan dibuka di dinas tingkat Provinsi, kota dan kabupaten.”termasuk bisa diadukan langsung ke kantor kementrian tenaga kerja pusat,” ucapnya.(Asep MS).***

Diskusikan di Facebook