IKLAN
LINIMASA

Unper Kembali Didatangi Dosen dan Karyawan Unsil

image

TAWANG (KAPOL).-
Tidak puas dengan hasil hari kemarin, Jum’at (4/9/15), eks.Karyawan dan dosen Universitas Siliwangi kembali mendatangi kantor Yayasan Universitas Siliwangi di lingkungan Universitas Perjuangan (Unper), dengan masa yang lebih banyak.

Sebagai simbol keprihatinan dan duka yang teramat dalam, mereka mengenakan pakaian serba hitam dan membawa surat pernyataan yang dicetak menjadi poster berukuran besar, Isi surat tersebut berisikan tentang pernyataan anatara pembina Yayasan Unsil H. Endang Suwarya dan Ketua Tim 7 Unsil, Hj. Ellya Hartini MT,  tentang perjanjian penyelesaian Purnabakti Yayasan Unsil.

Dalam surat tersebut dituliskan pihak Yayasan Unsil menyepakati akan membayarkan sejumlah uang sebesar kurang lebih Rp. 31 Milyar melalui dua tahapan, yakni bulan april dan selambat-lambatnya bulan Juni 2015. Namun, sampai saat ini pihak Yayasan belum memenuhi kesepakatan tersebut, sehingga para eks. Karyawan dan Donsel Yayasan Unsil melakukan aksi di depan Unper.

Aksi tersebut bertepatan dengan pereemian Unper yang dihadiri beberapa tamu undangan, termasuk Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman, sehingga para  pendemo memanggil dan meminta Budi untuk pro aktif dalam kasus Purnabakti tersebut, sekaligus Budi diminta untuk memediasi aksi tersebut dengan mempertemukan pendemo dan Ketua Yayasan.

Pada saat itu juga Budi mengkoordinasikan permintaan pendemo kepada pihak Yayasan dengan ditemani perwakilan eks.Karyawan dan Donsel Unsil, namun hasilnya nihil, pihak Yayasan menolak untuk menemui masa karena dianggapnya percuma terlebih pihak yayasan tengah melaksanakan kegiatan, Namun salahsatu dari pihak yayasan menyarankan agar kasus ini dibawa ke pengadilan.

“Kalau memang tidak ada kepuasan, paling satu-satunya pengadilan, dengan melampirkan legal memorandum yang diberikan oleh Kemenhukam,” katanya.

Namun Hj. Ellya Hartini mengutarakan, permintaan legal memorandum yang dimaksud oleh pihak Yayasan dianggapnya sebagai setingan, untuk mempersulit dan memperpanjang proses pencairan.

“Boleh saja, tapi jika kemudian pihak Kementrian menganggap tidak ada semacam memorandum seperti itu, berarti itu memang sudah setingan dari Yayasan untuk meminta hal-hal yang tidak akan terkabulkan. Seperti dulu minta fatwa hukum dari Kemenkumham, kata Kemenkumham tidak ada, nah ini sekarang meminta legal memorandum, kemungkinan kalau tidak ada, kita sudah hafal lah, itu setingan mereka, minta hal-hal yang tidak mungkin,” kata Ellya.

Ellya menambahkan, dirinya beserta karyawan yang lain akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk mendatangkan pengacara untuk menangani kasus tersebut di pengadilan nanti. (Erbe)

Komentari

IKLAN

1 Comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

IKLAN
Direktur : H. Usman Rachmatika Kosasih
Pemimpin Redaksi : Duddy RS
Teknologi Informatika : Deni Rosdiana
Promosi dan Iklan : Aditya Hiracahya
Kesekretariatan : Dede Nurhidayat, Sopi
Redaktur : Abdul Latif
Wartawan : Jani Noor, Imam Mudofar, Azis Abdullah, Astri Puspitasari, M. Jerry

Alamat Redaksi : Jl. RE. Martadinata No. 215 A Kota Tasikmalaya 46151

To Top