Upah Terlalu Kecil, Ratusan Petugas Sorlip Surat Suara Mengundurkan Diri

GARUT, (KAPOL).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Garut terus berupaya agar semua tahapan Pemilu 2019 berjalan sesuai agenda.

Saat ini KPU tengah mengenjot pelaksanaan penyortiran dan pelipatan (sorlip) surat suara dengan harapan logistik bisa secepatnya didistribusikan ke daerah.

Namun di tengah gencarnya upaya KPU untuk mempercepat pelaksanaan sorlip surat suara, ratusan petugas memutuskan untuk mengundurkan diri.

Hal ini mereka lakukan dengan alasan upah sorlip yang dinilai terlalu rendah.

Salah seorang petugas sorlip surat suara, HS (55) menyebutkan pada awalnya para petugas merasa semangat melaksanakan sorlip.

Namun sejak petugas dari KPU mengumumkan bahwa upah sorlip per lembarnya hanya Rp 75, banyak petugas yang kecewa dan memilih mengundurkan diri.

Diakui HS, mereka tak mengetahui sejak awal kalau upah sorlip hanya Rp 75 per surat suara.

Dari informasi yang mereka dengar sebelumnya, mereka akan menerima bayaran Rp 100 untuk setiap lembar surat suara yang mereka sorlip.

“Sejak awal kami memang tak mendapatkan penjelasan jika kami hanya akan mendapatkan Rp 75 dari setiap surat suara yang kami sortir dan lipat,” ucapnya.

Yang dia dengar sebelumnya, tiap lembarnya akan dibayar minimal Rp 100 sehingga ketika tahu hanya Rp 75, ia mengaku kecewa dan akhirnya banyak yang memilih mengundurkan diri.

Menurutnya, jumlah petugas yang memilih mengundurkan diri cukup banyak yakni mencapai sekitar 60
persen.

Namun meski kecewa, sebagian petugas termasuk dirinya, ada juga yang memilih untuk meneruskan pekerjaannya.

Sekretaris KPU Garut, Ayi Dudi Supriadi membenarkan banyaknya petugas sorlip yang berasal dari kelompok masyarakat yang mengundurkan diri atau tidak mau melanjutkan pekerjaannya.

Hal ini, dikarenakan jasa premi sorlip yang dianggap terlalu kecil yakni hanya Rp 75 per lembar.

Ayi menyebutkan, para pertugas juga menyebutkan tingkat kesulitan dalam pengerjaan sorlip surat suara untuk Pemilu 2019 ini dinilai terlalu besar dibandingkan dengan surat suara waktu
Pilkada.

Mereka berharap uang premi yang mereka terima akan lebih besar dan jika tidak mereka tidak akan mau meneruskan pekerjaannya.

Meski jumlah petugas sorlip yang mengundurkan diri cukup banyak, akan tetapi diakui Ayi hal ini tidak akan berpengaruh terhadap pemunduran jadwal pendistribusian logistik ke daerah.

Hal ini, dikarenakan animo masyarakat untuk menjadi petugas sorlip yang sangat tinggi sehingga tak sulit
untuk mencari petugas yang mengundurkan diri.

“Tidak berpengaruh sama sekali terhadap jadwal pendistribusian karena animo penyortir lebih
banyak dari yang seharusnya. Dari total kebutuhan yang hanya mencapai 1.500 orang, ternyata peminatnya jauh lebih besar yakni mencapai kurang lebih 3 ribu orang,” kata Ayi, Kamis
(14/3/2019).

Di sisi lain Ayi menjelaskan kendala utama saat ini sebenarnya bukan petugas yang mengundurkan
diri tapi ketersediaan gudang yang terbatas.

Saat ini KPU memiliki tiga gudang akan tetapi semuanya diisi oleh logistik Pemilu sehingga sulit untuk mencari tempat sorlip surat suara.

Menurut Ayi, upaya yang dilakukan KPU untuk mempercepat pendistribusian logistik yang berada di luar kotak suara kepada PPK di antaranya dengan cara meminjam GOR Beladiri Ciateul.

Rencananya, GOR tersebut akan digunakan untuk perakitan kotak suara sehingga nanti gudang yang ada di Pasirmuncang dan di Copong dapat digunakan untuk kegiatan sorlip surat suara.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan Ketua KPU Garut, Junaidin Basri.

Ia menambahkan untuk mempercepat proses sorlip, pihaknya akan mengoptimalkan aoutshorshing yang ada dengan memperpendek gilirannya.

“Dari yang tadinya diatur per minggu, nanti bisa dirubah menjadi per 2 atau 3 hari jadwal sorlip,” ucap Junaidin.

Terkait minimnya upah atau uang premi sorlip surat suara, diakui Junaidin pihaknya dari awal sudah mengajukan agar ada kenaikan. Ia berharap akan segera ada revisi pagu premi sorlip dari
pusat. (Aep Hendy S)***

Diskusikan di Facebook