Usulan Anggaran Pilkada 2020 Bakal Dirasionalisasi

SINGAPARNA, (KAPOL).-Cukup besarnya usulan anggaran pemilu Bupati – Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020 yang diusulkan oleh KPU dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dipastikan bakal ada rasionalosasi terlebih dahulu, sebelum nantinya Pemkab Tasikmalaya mengucurkan bantuan anggaran.

Hal inipun melihat ketersediaan anggaran, meski pun teknisnya telah dicanangkan dalam dua tahap anggaran, yakni APBD perubahan 2019 dan APBD murni 2020.

“Kita membahas dan mengkaji usulan yang disampaikan KPU dan Bawaslu, kebetulan sekarang sedang menyusun Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), baik perubahan maupun 2020. Dan usulan ini akan dijadikan bahan,” papar Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Tasikmalaya, Iwan Saputra, seusai menggelar pertemuan dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya di kantor Bappeda Kab Tasikmalaya, Senin (24/6/2019).

Pertemuan yang berlangsung pukul 11.00 wib ini dihadiri langsung Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Zamzam Zamaludin, Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda, serta sejumlah stap KPU dan Bawaslu Kab Tasikmalaya.

Diketahui jika KPU Kabupaten Tasikmalaya telah mengusulkan kebutuhannya sekitar Rp 85 miliar, sedangkan Bawaslu di angka Rp 36 miliar. Jika ditotalkan untuk kedua penyelenggara pemiku ini totalnya mencapai Rp 121 miliar. Jumlah tersebut belum termasuk anggaran pengamanan, pembentukan desk pilkada dan lainnya, yang jika dikalkulasikan mencapai Rp 150 miliar.

“Tentang angkanya nanti kita lihat, karena angkanya cukup besar. Namun yang pasti bakal ada rasionalisasi,” tambah Iwan, yang juga Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tasikmalaya.

Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Zamzam Zamaludin mengatakan, pertemuan ini dilakukan bahwa pihaknya hanya ingin memastikan bahwa saat ini Draf tahapan dan jadwal program itu sudah ada, dan sudah diuji publik ditingkat KPU RI.

Pihaknya pun menyampaikan draf tersebut ke TAPD Kabupaten Tasikmalaya, terkait perencanaan pengganggaran.

“Dari hasil pertemuan, kami sepakat untuk menyusun jadwal pembahasan anggaran tersebut. Dimana anggarn disesuikan dengan kemampuan daerah, tetapi secara prinsip harus bisa memenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya,” jelas dia.

Untuk nilainya masih sesuai dengan usulan awal, karena itu sudah melalui kajian yang komprehensif. Meski begitu, pihaknya pun mengaku siap terbuka untuk melaksanakan penjelasan terutama sesuai usulan anggaran yang telah diberikan KPU.

Sesuai tahapan program, kebutuhan anggaran pihaknya bakal dimulai sejak satu tahun sebelum Pilkada, yakni dimulai pada bulan September 2019.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda menerangkan, pihaknya menindaklanjuti sesuai ajuan kebutuhan pembiayaan Pilkada 2020. Anggaran yang disampaikan sekitar Rp 36 miliar dengan rincian yang lengkap.

Terkait berapa termin nantinya anggaran bakal dikucurkan tidak masalah, asalkan proses NPHD-nya pada bulan Oktober 2019 sudah harus selesai.

“Kami ingin melakukan pengawasan yang betul-betul maksimal dari seluruh komponen. Terkait dari pemerintah daerah terkait dengan pembiayaan. Kami melakukan itu sudah sesuai aturan dan diasistensi oleh Bawaslu RI, juga sesuai standar biaya daerah,” ujar Dodi. (Aris Mohamad F)***

Diskusikan di Facebook
Baca juga ...