CIMAHI – Dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kedisiplinan wajib pajak, Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, turun langsung memantau pelaksanaan razia gabungan pajak kendaraan bermotor yang digelar di Kota Cimahi. Langkah ini diambil sebagai bentuk pengawasan sekaligus edukasi langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan infrastruktur dan layanan publik di wilayah tersebut.
Razia gabungan yang melibatkan berbagai unsur mulai dari Dinas Perhubungan, kepolisian, hingga Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat ini telah berlangsung sejak Rabu, 6 Mei 2026. Fokus utama operasi ini adalah memeriksa keabsahan administrasi kendaraan dan memastikan para pemilik kendaraan roda dua maupun roda empat telah memenuhi kewajiban pajaknya.
Data dan Temuan di Lapangan
Berdasarkan data resmi yang dihimpun pada hari pertama operasi, Rabu (6/5/2026), petugas gabungan melakukan pemeriksaan terhadap total 564 unit kendaraan bermotor. Rincian kendaraan tersebut terdiri dari 473 unit kendaraan roda dua dan 91 unit kendaraan roda empat. Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan fakta bahwa kesadaran wajib pajak masih memerlukan dorongan lebih lanjut, di mana sebanyak 201 unit kendaraan diketahui belum membayarkan kewajiban pajaknya.
Wali Kota Ngatiyana yang ikut terjun dalam pemeriksaan pajak kendaraan di lokasi, mengungkapkan bahwa meskipun banyak warga yang sudah taat, masih ditemukan penunggak pajak yang terjaring dalam operasi ini.
“Hari ini setelah melaksanakan tugas yaitu operasi pemeriksaan terhadap pajak kendaraan bermotor, khususnya roda dua dan roda empat, saya sampaikan memang masih menemukan beberapa kendaraan juga ada yang sudah sadar untuk membayar. Tapi yang belum bayar, kita tahan, kita stop dulu untuk menyelesaikan kewajibannya,” ujar Ngatiyana di lokasi razia.
Mekanisme Penyelesaian di Tempat
Guna mempermudah masyarakat, pemerintah menyediakan layanan pembayaran pajak langsung di lokasi razia melalui unit Samsat Keliling. Dari 201 unit kendaraan yang kedapatan menunggak pajak, sebanyak 139 unit kendaraan (terdiri dari 122 sepeda motor dan 17 mobil) memilih untuk langsung melunasi kewajibannya di tempat.
Sementara itu, 62 pemilik kendaraan lainnya yang terdiri dari 59 pengendara motor dan 3 pengemudi mobil diarahkan untuk membuat surat pernyataan kesanggupan membayar segera di kantor Samsat. Meski demikian, penegakan hukum tetap diberlakukan bagi pelanggar aturan lalu lintas lainnya; tercatat 22 unit kendaraan mendapatkan sanksi tilang dan 6 unit kendaraan terpaksa ditahan oleh pihak berwenang karena pelanggaran berat atau ketidakhadiran dokumen pendukung.
Ngatiyana menegaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini bukanlah semata-mata penegakan sanksi, melainkan fasilitasi. “Di sini langsung dilayani di lapangan. Tujuannya adalah membantu masyarakat menyelesaikan kewajibannya tanpa harus meluangkan waktu khusus ke kantor Samsat jika memang mereka terjaring saat beraktivitas,” imbuhnya.
Analisis: Pajak sebagai Tulang Punggung Pembangunan Kota
Secara makro, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar bagi pendapatan daerah provinsi yang kemudian disalurkan kembali ke pemerintah kota melalui mekanisme bagi hasil. Di Kota Cimahi, dana bagi hasil pajak ini memiliki peran krusial dalam mendanai proyek-proyek strategis seperti perbaikan jalan, pembangunan fasilitas kesehatan, hingga peningkatan kualitas pendidikan.
Tantangan utama yang dihadapi Pemerintah Kota Cimahi saat ini adalah bagaimana mempertahankan tren positif pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi yang dibarengi dengan kepatuhan administratif. Razia di lapangan menjadi instrumen penting karena memberikan efek kejut (shock therapy) sekaligus pengingat bagi warga bahwa kepemilikan kendaraan membawa tanggung jawab sosial dalam bentuk pajak.
Selain itu, kehadiran pimpinan daerah secara langsung di lapangan menunjukkan komitmen politik yang kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas. Dengan melihat langsung kendala yang dihadapi warga saat terjaring razia, wali kota dapat mengevaluasi kebijakan layanan pajak agar lebih ramah pengguna di masa depan, misalnya melalui digitalisasi layanan yang kini tengah digalakkan melalui aplikasi pembayaran daring.
Latar Belakang dan Konteks Sektoral
Operasi pemeriksaan pajak kendaraan ini bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian agenda strategis Pemkot Cimahi dalam memperkuat fiskal daerah. Sebagai kota dengan kepadatan kendaraan yang cukup tinggi di Jawa Barat, Cimahi memiliki potensi pajak yang besar. Namun, potensi ini seringkali tidak tergarap maksimal akibat faktor kelalaian pemilik kendaraan atau kendala ekonomi.
Melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKPS), Pemkot Cimahi juga terus mensosialisasikan berbagai program relaksasi pajak yang sering dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, seperti pemutihan denda pajak. Razia ini berfungsi sebagai “pintu masuk” untuk memberikan informasi tersebut kepada masyarakat yang mungkin belum terpapar sosialisasi melalui media sosial atau media massa.
Dampak Sosial dan Harapan ke Depan
Pemerintah Kota Cimahi berharap frekuensi operasi serupa yang dilakukan secara berkala dapat menurunkan angka “Kendaraan yang Tidak Melakukan Daftar Ulang” (KTMDU). Dengan meningkatnya kepatuhan, diharapkan target pendapatan daerah tahun 2026 dapat tercapai bahkan melampaui target, sehingga kemandirian fiskal kota semakin kuat.
Keterlibatan aktif Wali Kota Ngatiyana diharapkan menjadi teladan bagi aparatur sipil negara (ASN) lainnya untuk selalu berorientasi pada pelayanan dan penegakan aturan. Di sisi lain, masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan pajak tahunannya agar tidak mengalami kendala saat ada pemeriksaan di jalan raya.
“Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan yang bisa dirasakan manfaatnya secara luas,” pungkas Wali Kota dalam pesannya kepada warga Cimahi.
Dengan struktur penegakan hukum yang humanis namun tegas, Pemerintah Kota Cimahi optimis dapat membangun budaya sadar pajak yang lebih baik, demi mewujudkan visi pembangunan kota yang berkelanjutan dan mandiri.
Atribusi Sumber: Berita ini disusun ulang berdasarkan informasi resmi dari Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKPS) Sekretariat Daerah Kota Cimahi dengan merujuk pada laporan bertajuk “Wali Kota Cimahi Pantau Langsung Razia Pajak Kendaraan Bermotor” yang dipublikasikan pada situs resmi cimahikota.go.id.
